BekasiCikarang

Prabu Minta Dilibatkan Kelola TPA Burangkeng

JUALAN DI TPA: Sejumlah anak asik bermain di dekat sampah yang menggunung di TPA Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu (8/7). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Burangkeng Peduli Lingkungan (Prabu) menyambangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk mengevaluasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Mereka menilai, Pemkab Bekasi mengabaikan aspek lingkungan dalam mengelola sampah di TPA tersebut. Dalam audiensi itu, Prabu mempertanyakan keseriusan Pemkab Bekasi mengelola sampah.

“Dalam mengelola sampah di TPA ini sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara lama. Jika dibiarkan seperti ini, maka aspek lingkungannya diabaikan. Setiap hari kami mencium bau sampah, air kami tercemar, lalat di mana-mana. Bahkan setiap mau makan, makanan kami lebih dulu dimakan lalat,” ujar Ketua Persatuan Pemuda Burangkeng Peduli Lingkungan, Carsa Hamdani, Rabu (8/7).

Carsa mengatakan, desakan ini disampaikan setelah mereka mengkaji secara mandiri tentang TPA Burangkeng. Dari hasil kajian, operasional tempat pembuangan sampah satu-satunya di Kabupaten Bekasi ini, mengabaikan aspek lingkungan.

Ia menilai, beberapa indikator yang diabaikan, yakni jalur pengangkutan sampah melalui jalan umum, sehingga mencemari lingkungan yang dilalui, termasuk pemukiman warga. Harusnya kendaraan sampah punya jalur tersendiri.

“Saya sendiri yang berdekatan langsung dengan TPA Burangkeng setiap hari selalu berpapasan sama truk sampah. Itu airnya tumpah-tumpah di jalan, belum lagi baunya,” kritik Carsa.

Indikator lainnya, sampah tidak dikelola dengan maksimal. Ribuan ton sampah yang dibuang, hanya ditumpuk hingga menggunung. Padahal seharusnya, sampah dikelola dengan cara didaur ulang, sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis.

Pengelolaan ini dapat melibatkan warga sekitar. Menurut dia, minimnya pengelolaan sampah membuat lingkungan sekitar terkena dampak serius.

“Salah satu yang paling terasa itu air yang jadi tercemar. Ini jelas membahayakan warga. Belum lagi polusi udara, bau sampah di mana-mana,” sesalnya.

Lanjut Carsa, pengelolaan sampah yang baik, dapat sekaligus menjawab keluhan warga sekitar, termasuk soal keluhan mereka tentang uang kompensasi yang tak kunjung dibayarkan.

Sejak Januari lalu, Pemkab Bekasi belum juga membayar ‘uang bau’, dengan besaran Rp 100.000 per bulan per kepala keluarga terhadap sedikitnya 1.500 kepala keluarga yang terdampak langsung.

Mereka menilai, uang bau sebenarnya tidak menjawab persoalan lingkungan yang ditimbulkan. Berapa pun nilai uang yang diterima, jika tidak ada perbaikan pengelolaan TPA Burangkeng, warga sekitar tetap menjadi korban.

Ditambahkan Carsa. dari hasil kajian mandiri, pihaknya mendesak Pemkab Bekasi membentuk tim monitoring. Tim yang terdiri dari berbagai pihak ini, -seperti pemerintah, para ahli dan warga sekitar bertugas mengevaluasi keseluruhan dari operasional TPA Burangkeng.

“Tapi warga harus dilibatkan, karena warga sendiri yang tahu medan dan merasakan bagaimana kondisi di TPA Burangkeng ini. Jangan sampai ketika uang kompensasi dibayarkan, warga sudah selesai. Kami tetap menderita jika pengelolaan-nya tidak diperbaiki,” tegas Carsa.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Peno Suyatno berjanji akan menginventarisasi permintaan warga.

“Dari hasil pertemuan, warga berharap ada tim monitoring yang akan kami inventarisasi. Ini akan kami akan sampaikan ke pimpinan agar dapat ditindaklanjuti,” ucap Peno. (and)

Related Articles

Back to top button