RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kekurangan Gizi saat mengandung dialami sebagian besar Ibu rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Akibatnya, anak yang dilahirkan mengalami gagal tumbuh dengan baik. Saat ini, Sebanyak 23 desa menjadi titik prioritas penanganan kasus kekurangan gizi atau lokus stunting di masa pandemi Covid-19.
“Untuk di Kabupaten Bekasi ada 10.348 kasus stunting. Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan bulan Februari 2020 terhadap 230.654 balita. Penimbangan balita dilakukan pada Bulan Februari. Data terbaru kita 4,48 persen prevalensi stunting berdasarkan hasil penimbangan balita se-Kabupaten Bekasi,” kata ujar Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Milik Sapiah, pada Radar Bekasi, Rabu (12/8).
Menurutnya, 23 desa itu menjadi prioritas penanganan intervensi penurunan stunting tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 050/Kep.262-Bappeda/2020 tanggal 19 Juni 2020.
“Satu cara untuk mencegahnya sekarang, agar anak bisa berkembang yakni dengan dengan pola asuh. Dimana, bayi baru lahir 0-6 bulan harus mendapat asi eksklusif. Asi eksklusif 0-6 bulan tapi sampai dilanjutkan sampai 2 tahun,” imbuhnya.
Data saat ini, kata Milik merupakan hasil dari analisis situasi pada Februari 2020. Atau, hasil yang diperoleh sebelum masa pandemi pandemi. “Masuknya anak tahun 2019, dari data itu setelah pandemi. Karena belum berjalan stunting selama empat – lima bulan. Itu bisa kita evaluasi. Kemungkinan stunting sendiri akan dilaksanakan kembali. Karena kan ini ada target sampai tahun 2022. Tahun ini ada 23 desa, 11 kecamatan 12 puskesmas. 2021 ada 53 Desa kemudian 2022 ada 75 Desa,” bebernya.
Stunting menurutnya, hampir terjadi si seluruh provinsi di indonesia. Tergolong pada tinggi yang kurang dari 30 persen. Karena, bila mengacu pada standar WHO yakni kurang dari 20 persen.
“Kita masuk kedalam tahun 2018 itu 26,4 persen. Provinsi Jawa Barat (Jabar) itu ada di 13 kabupaten pada tahun 2018. Dan sudah termasuk Kabupaten Bekasi, Sukabumi, Garut, Indramayu, Tasikmalaya, cirebon, Cianjur, karawang, Bogor. Kemudian tiga lainnya ada Subang, Sumedang dan Kuningan. Tahun 2019, ada di jabar ada satu yakni majalengka. Tahun 2020 kita masuk, dan ada enam yang masuk stunting yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi Kota Depok, Kota Bandung, Ciamis dan Purwakarta,” bebernya.
Kabupaten Bekasi juga sudah membentuk program rembuk stunting yang merupakan bentuk komitmen segenap pemangku kepentingan. Komitmen tersebut mencetuskan 29 program dengan 68 kegiatan untuk mencegah pertumbuhan angka stunting.“Ini belum termasuk kegiatan di setiap desa. Jadi bukan hanya bagaimana menangani stunting tapi bagaimana mencegah stunting sejak dini,” kata dia.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Supriadinata mengatakan 23 desa itu menjadi prioritas penanganan intervensi penurunan stunting tahun 2020,”Desa-desa ini merupakan ranking teratas berdasarkan prevalensi kasus stunting tertinggi dari total 75 desa yang masuk locus stunting tahun 2020 hingga 2022,” ucapnya.
Desa-desa itu di antaranya Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang menjadi urutan teratas kasus stunting tertinggi di Kabupaten Bekasi dengan jumlah 700 lebih kasus. Kemudian Desa Sukakarya Kecamatan Karang Bahagia dan Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong.
Selanjutnya Desa Ridomanah, Cibarusah Jaya, Sirnajati, Cibarusah Kota, Wibawa Mulya, Ridogalih, dan Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah. Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan, Desa Bojongsari, Karang Sambung, dan Karang Harum Kecamatan Kedungwaringin.
Dilanjutkan Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung, Desa Wangunharja, Harjamekar, Mekarmukti, dan Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Lalu Desa Nagasari dan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru, Desa Samudrajaya Kecamatan Tarumajaya, serta Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang.
“Sebanyak 23 desa ini prioritas pemerintah daerah tahun ini sedangkan 52 desa lainnya menjadi lokus stunting tahun depan hingga 2022,” katanya.
Supria mengatakan di masa pandemi Covid-19 pihaknya melakukan langkah-langkah konkret mulai dari pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil secara berkesinambungan. “Selanjutnya, pemberian suplemen wanita usia subur dan remaja puteri, hingga sosialisasi kepada pekerja wanita dan ibu-ibu PKK Kecamatan,” tukasnya. (dan)
