RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bekasi tidak lama lagi akan memiliki waterway yang pembangunannya dimulai tahun depan. Transportasi air ini untuk mengangkut peti kemas dari wilayah industri Kabupaten Bekasi menuju pelabuhan Tanjung Priok melalui kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).
Direktur Prasarana BPTJ, Edi Nur Salam mengatakan, transportasi air tersebut akan ditawarkan kepada pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU). Study pendahuluan rencananya dilaksanakan hingga akhir 2020, dilanjutkan study final pada tahun berikutnya sebelum dilaksanakan lelang kepada investor.
Lalu lintas barang akan dilakukan menggunakan kapal tongkang. Transportasi air ini disebut untuk mengurangi lalu lalang kontainer pengangkut petik kemas di jalan arteri, dan meminimalisir kepadatan lalu lintas. Selain itu, transportasi tersebut dapat digunakan untuk mengangkut peti kemas 24 jam, sementara tol dalam kota hanya dibatasi pada malam hari. “Jadi sekarang peti kemas dari arah Cikarang itu kan dibawa pakai truk, nah itu bikin macet jalan, awalnya begitu,” katanya kepada Radar Bekasi, Kamis (13/8).
Transportasi air yang akan dibangun ini setidaknya akan berlomba dengan transportasi darat baik kereta api jika Double-double Track (DDT) sudah beroperasi dan kendaraan kontainer melalui jalan tol. Menurutnya, hal-hal tersebut tidak menjadi permasalahan, lantaran waktu beroperasi transportasi air tersebut selama 24 jam.
Hasil study pendahuluan, diperlukan beberapa infratruktur pendukung yang harus diselesaikan sebelum ditawarkan kepada investor. Diantaranya adalah dermaga, pelebaran kali, bendungan, dan pergeseran utilitas disepanjang kali CBL hingga ke km 19.
Untuk mempersiapkan transportasi air ini, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur, dibagi kedalam empat pekerjaan. Pertama, membuat dermaga dan lapangan peti kemas sesuai dengan kebutuhan transportasi air yang akan dibuat oleh PT Pelindo di KM 19 kali CBL. Untuk kebutuhan lahan ini, PT Pelindo rencananya membebaskan lahan sebesar 50 hektar.
Kedua, peninggian jembatan di KM 13 kali CBL dan membangun bendungan mulai dari km 16,5 hingga km 20 kali CBL oleh Kementrian Pekerjaan Umam dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan bendungan ini dibutuhkan untuk menjaga air lau untuk tidak tercampur dengan air tawar serta menjaga menjaga ketinggian air di kanal CBL.
Ketiga, normalisasi, pelebaran, serta pendalaman kali CBL mulai dari KM 13 hingga KM 19 selebar 75 meter oleh Kementerian Perhubungan. Pasalnya, lebar kali CBL pada radius 6 km tersebut hanya berkisar antara 20 hingga 30 meter.
Sementara pergeseran utilitas dilakukan oleh perusahaan pemilik utilitas yang melintas di kali CBL, beberapa utilitas yang melintas diantaranya kabel sutet, pipa gas, dan pipa minyak milik BUMN. Tiang sutet mulai dari KM 13 hingga KM 19 harus dipindahkan lantaran dinilai berada terlalu dekat dengan bantaran kali CBL.
Terhadap tata ruang wilayah disepanjang kali CBL, Edi mengaku rencana pembangunan transportasi air ini telah sesuai dengan tata ruang di wilayah Kabupaten Bekasi dan telah mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur Provinsi Jawa Barat. “Iya (perlu ada penyesuaian terhadap tata ruang), tapi sudah keluar juga itu surat dari Kementrian ATR, sesuai dengan tata ruang, dari sisi tata ruang sih sudah aman,” tukasnya.
Kabid Teknik Sarana Dan Prasarana (TSP) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Deny Hendra mengaku, kawasan menuju ke Dermaga yang nanti akan dibangun 2021, belum memadai. Kajian sendiri, masih dilakukan di pemerintah pusat.
“Dengan jalur kesana dari kawasan menuju Waterway gak di bangunan otomatis kemacetan akan di sini (kabupaten bekasi) makannya, infrastruktur jalan menuju kesana di perbaiki. Sebenarnya ada akses jalur Tol Cilincing itu kan bersebelahan dengan CBL. Tapi saya belum tau apakah Tol Cilincing ada pintu keluarnya gak di CBL, yang menuju ke Babelan,” ungkapnya.
Pembahsan waterway sendiri sudah dilakukan beberapa kali. Artinya menuju pembangunan sudah menuju finishing. Namun, untuk dishub Kabupaten Bekasi masih mengusulkan agar dimatangkan, karena akses menuju ke pelabuhan belum layak.
Menurutnya, selain jalur utama daerah menuju waterway, yang mesti dipertimbangkan lainnya yakni fasilitas bea cukai. Seperti Cikarang dry port, Jabebeka. dengan adanya kantor Beacukai.
“Karena daripada mengantri di tanjung priuk proses bea cukai mendingan dia loading disini, diperiksa langsung beacukai. Pembiayaan beacukai selesai, berarti container tinggal naik kapal. Kalau gak dibangun bea cukai disitu ya ngapain,” bebernya.
Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengatakan, wilayah Kota Bekasi tidak dilewati oleh transportasi air tersebut.Keuntungan yang didapat oleh Kota Bekasi adalah berkurangnya volume kendaraan berat pengangkut peti kemas di jalan arteri Kota Bekasi.
Menurutnya, perlu peran kementrian kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur jalan menuju pelabuhan tersebut. Lebih lanjut, Johan menilai angkutan barang ini akan bersaing dengan DDT dan tol Japek yang saat ini sudah terintegrasi, ia mengingatkan pertimbangan matang yang musti diperhatikan sehingga infratruktur transportasi air yang dibangun tidak sia-sia.
“Wacana kompensasi yang akan diberikan di sepanjang kanal, jangan sampai lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau di sepanjang kanal diberikan kompensasi dalam bentuk kawasan industry,” tandasnya. (Sur/dan)
