RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jumlah keluarga miskin di Kota Bekasi bertambah selama Pandemi Covid-19. Data yang dihimpun oleh Radar Bekasi hingga Agustus ini, tercatat 52.691 Kepala Keluarga (KK) miskin baru diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, pada awal 2020 ini tercatat 106.138 KK dan 399.920 anggota rumah tangga masuk dalam daftar DTKS Kementerian Sosial (Kemensos).
Sebanyak 52 ribu KK tersebut diusulkan untuk masuk dalam daftar DTKS. Ribuan KK tersebut akan di validasi dan diverifikasi kembali sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Kemensos. Rencananya akhir tahun ini diputuskan oleh Kemensos pertambahan angka DTKS.
Kabid Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Yeni Suharyani mengatakan bahwa pihaknya masih dalam proses mengusulkan data keluarga miskin baru. “Usulan masih sedang proses, kita tunggu info (Kemensos) ya,” singkatnya, Rabu (26/8).
Kepala Seksi PSPKK Dinsos Kota Bekasi, Ahmad Baihaqi mengatakan, hasil dari pendataan di beberapa wilayah yang telah ditarget berjalan pada November ini, masyarakat di wilayah tersebut yang telah dikategorikan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan mendapatkan bantuan dan program kesejahteraan sosial dari pemerintah setelah masuk dalam DTKS.
November mendatang, SLRT dan pusat kesejahteraan sosial direncanakan bergerak di sembilan lingkungan kelurahan dengan jumlah DTKS terbanyak. Diantaranya Kelurahan Jakasampurna, Kaliabang Tengah, Margahayu, Mustika Jaya, Jatirahayu, Jatimakmur, Jatimekar, Kayuringin Jaya, dan Bojongwaralumbu. “(SLRT) istilahnya pelayanan sosial satu pintu, rencananya November SLRT dan pusat kesejahteraan sosial di 9 kelurahan bisa running,” katanya.
Terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengakui angka kemiskinan di wilayahnya meningkat tajam. Angka kemiskinan terbaru diperkirakan tidak sebanding lurus dengan pada awal tahun, hanya 3 persen dari jumlah penduduk.
Diskusi yang dihadiri beberapa waktu lalu untuk memetakan sebaran keluarga miskin, sekaligus membenahi program sosial mulai dari bantuan sosial hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal di wilayah tersebut.”Keluarga miskin itu bisa dari DTKS dan non DTKS, kalau memang ini tidak menggunakan IT, itu masih ada hal-hal orang miskin yang tidak terselesaikan,” ungkapnya.
Diskusi penanganan kemiskinan hanya menghasilkan rumusan poin yang harus diselesaikan, lebih lanjut pihaknya akan membedah lebih detail rumusan poin masalah yang dihasilkan.
Sementara itu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengaku belum mengetahui menerima informasi perkembangan pendataan dan usulan keluarga miskin baru. Data keluarga miskin yang terdaftar pada DTKS dinilai perlu untuk menyusun kebijakan anggaran BPJS PBI yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) bagi warga tidak mampu.
Dalam prosesnya, Dinsos diminta untuk mengajak semua unsur baik DPRD Kota Bekasi dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun kebijakan pemerintah.”Nanti saya akan mempertanyakan juga itu (data kemiskinan) dalam rapat anggaran, nanti itu kan kebijakannya ada di DPRD,” terang Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. (Sur)
