Berita Utama

Pengamat: Metode Polling Cabup Banyak Kekeliruan

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi, baru akan dilaksanakan dua tahun lagi, tepatnya 2022. Tapi, sejumlah nama calon bupati (cabup) Bekasi sudah mulai bermunculan melalui polling di media sosial (medsos).

Misalnya, Eka Supria Atmaja, berada di urutan ke sembilan. Politikus dari partai Golkar itu mendapat suara menengah, pada polling daring yang berjudul ‘siapakah Calon Bupati dan atau atau calon Wakil Bupati Bekasi pilihan anda pada 2022 mendatang? penjaringan 10 besar dari 25 kandidat,’ di laman pollingkita.com per Selasa (15/9).

Berdasarkan urutan di poling tersebut, Arya Dwi Nugraha meraih 1308 suara. Kedua ada Budiyanto dengan 1263 suara, disusul Romli, 1033 suara, Nyumarno, 829 suara, Obon Tabroni, 500 suara, Imam Hambali, 391 suara, Jamil, 289 suara, Mia Eldabo, 246 suara, lalu Eka Supriatmaja, 231 suara.

Di bawahnya ada Sadudin, 198 suara, Damin Sada, 146 suara, Abdul Kholik, 104 suara, Muhammad Nuh, 81 suara, Ade Kuswara Kunang, 80 suara, Mustakim, 63 suara, Iin Farihin, 61 suara, Soleman, 59 suara, Omin Basuni, 43 suara, KH Mahmud Al Hafidz, 42 suara, Novy Yasin, 38 suara, Tuti Nur Kholifah Yasin, 34 suara, Amin Fauzi, 33 suara, Akhmad Marjuki, 33 suara, Meliana Kartika Kadir, 21 suara, dan terakhir Cecep Noor, 18 suara.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyoroti hasil polling tersebut. Meskipun, kata dia, untuk polling yang dikeluarkan tersebut belum bisa menjadi ukuran bagi partai Golkar.

“Kalau untuk poling itu kan biasa-bisanya saja. Tapi yang jelas, itu bukan tolak ukur bagi kami. Kecuali, yang melakukan survey dari lembaga yang sudah terverifikasi, barulah bisa kami komentari,” tuturnya kepada Radar Bekasi, Selasa (15/9).

Namun Arif mengakui, saat ini, perkembangan politik menuju Pilkada, memang sudah bisa dirasakan. Termasuk, dengan munculnya polling disejumlah media daring (online).

“Biasalah, kalau mendekati musim politik pasti bermunculan,” ucapnya.

Sementara pengamat politik Bekasi, Adi Susila, mengakui, polling cabup Bekasi tersebut masih banyak kekeliruan dalam hal metode sampling yang diterapkan.

“Harus diperhatikan metode atau teknik polling-nya. Terutama sampling. Itu (sampling) saya rasa belum ideal,” ujar Adi.

Ia menilai, hasil polling yang dikeluarkan itu tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Bahkan, cenderung ada kepentingan tertentu.

“Hasil polling itu tidak mencerminkan fakta,” bebernya.

Dalam menentukan satu polling, tambah Adi, ada yang mesti diperhatikan. Sebab ada batas minimal atau ukuran satu polling bisa menjadi rujukan. Karena populasi poling, adalah seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

“Polling tersebut adalah wilayah Kabupaten Bekasi, maka sampelnya harus memenuhi kaidah ilmiah, supaya tidak bias. Sampel itu harus mencerminkan populasi. Seandainya menggunakan stratified random sampling, maka semua kecamatan, desa, rw dan rt harus terwakili,” pungkasnya. (dan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nine + 12 =

Close