RADARBEKASI.ID – Rumor pembatasan hingga penghapusan mata pelajaran (mapel) Sejarah tingkat SMA/SMK dalam draf penyederhanan kurikulum nasional, mendapatkan protes keras dari kalangan guru di Bekasi.
Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah SMK Kabupaten Bekasi, Rahmawati mengatakan, bahwa isu itu perlu direspon cepat agar tak terjadi.
“Isu (mapel,red) Sejarah memang masih berupa draf, karena itulah harus ada respon dari kita guru sejarah baik SMA dan SMK untuk mencegah agar draf tersebut tidak menjadi kenyataan,” ujar Rahmawati, Minggu (20/9).
Informasi yang dihimpun Radar Bekasi, dalam draf terdapat beberapa perubahan alokasi mapel Sejarah di jenjang SMA dan SMK. Untuk kelas 10, Sejarah akan digabung dengan pelajaran sosial lain menjadi IPS. Sementara di kelas 11 dan 12, Sejarah akan menjadi pelajaran pilihan. Sedangkan di SMK, pelajaran Sejarah dipertimbangkan untuk dihapus.
Menurut Rahmawati, isi dalam draf itu telah melukai para pendidik mapel sejarah bahkan bangsa Indonesia. Dikatakannya, apabila hal itu sampai terjadi, Indonesia berada di gerbang menuju kehancuran.
Generasi kini dan masa depan terancam mengalami amnesia sejarah serta tercerabut dari jati dirinya sendiri. “Hal ini secara langsung memperlihatkan bahwa pemerintah memang mempersiapkan generasi-generasi muda di SMK kehilangan memori kolektifnya dan sebagian jati dirinya sebagai bangsa Indonesia,” tegasnya.
Adanya rancangan tersebut, ujar dia, menunjukkan ketidakkonsistenan dukungan pemerintah terhadap mapel sejarah sebagai bagian penting dari pembentukan jati diri dan identitas bangsa ini. Pihaknya mengaku akan memperjuangan hal ini bila benar akan dilakukan.
“Kami semua akan bergerak berjuang agar pelajaran sejarah itu tetap ada,” ujarnya.
Ia menegaskan, para pembuat kebijakan mesti belajar Sejarah lebih dalam. Hal itu perlu dilakukan sebelum mengambil kebijakan yang tidak bijak tersebut.
“”Jas Merah “Jangan sekali kali meninggalkan sejarah”. Suatu kalimat bijak dari pemimpin bangsa seharusnya belajar banyak dari pemimpin sebelumnya,” cetus Rahmawati.
Kini, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), telah membuat petisi berjudul “Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa”. Petisi yang diunggah sejak 14 September 2020 di situs Change.org, pada Minggu (20/9) malam telah diteken oleh sebanyak 21.825 orang.
“Petisi ini akan kita sampaikan kepada Mendikbud, bahwa adanya draf tersebut kita tidak menyetujuinya,” pungkas Wakil Bidang Pengembangan Profesi Guru AGSI tersebut.
Bendahara MGMP Kota Bekasi Mariana mengungkapkan, bahwa rencana tersebut harus disikapi dengan bijak, preventif dan reaktif. Sebab jika dibiarkan begitu saja hal tersebut dapat terjadi.
Menurutnya, Sejarah bukan hanyalah cerita masalalu. Melainkan bagaimana menjalani masa kini dan perubahan yang lebih baik di masa depan. Menciptakan karakter yang bermartabat sebagai garda terdepan, bukan hanya saja militer tetapi guru juga turut andil.
“Kita tidak ingin menciptakan generasi robot tanpa karakter,” tegasnya.
Sementara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno, membantah informasi pelajaran sejarah akan dihapuskan dari kurikulum. Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi. “Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang,” kata Totok, sebagaimana diberitakan JPNN.com (Grup Radar Bekasi).
Ia melanjutkan, Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa. Menurut Totok, penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.
“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” ujar Totok. Totok menambahkan penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. (dew/jpnn)
