RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mandeknya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh DPRD Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mendapat sorotan dari Serikat Tani Islam Indonesia (STII).
Oleh karena itu, Ketua STII, Raman, berjanji akan mengajak seluruh organisasi pertanian untuk bersama sama meningkatkan serta memberikan perhatian di lingkup pertanian.
“Kalau kata puas memang sulit tolak ukurnya. Namun, saat ini memang dalam kenyataannya perhatian pemerintah sangat kurang terhadap petani,” kata Raman kepada Radar Bekasi, Minggu (11/10).
Menurut Raman, perlu ada kekompokan untuk melakukan pengawasan serta pembinaan dalam meningkatkan pertanian. Salah satunya, agar petani dapat sejahtera, dan tumbuh padinya berkualitas.
“Kami akan mengajak kelompok tani, nelayan andalan, dan gapoktan agar ada perhatian dari pemerintah,” ucapnya.
Lanjut Raman, pihaknya juga akan memberikan pembinaan kepada kelompok tani yang menjadi binaan. Yakni, menerapkan medium pertumbuhan tempat untuk menumbuhkan mikroba.
Ia menjelaskan, mikroba memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk bahan pembangun sel, termasuk sintesa protoplasma dan bagian-bagian sel lain.
Setiap mikroba mempunyai sifat fisiologi tertentu, sehingga memerlukan nutrisi tertentu pula. Susunan kimia sel mikroba relatif tetap, baik unsur kimia maupun senyawa yang terkandung di dalam sel.
“Jadi mikroba ini semacam pupuk, dan para petani butuh mengikuti cara caranya. Sebab, nantinya pada musim panen, bisa hanya 75 hari untuk memanen. Sehingga, dengan waktu yang singkat dapat menghasilkan panen berkualitas,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nayu Kulsum mengungkapkan, pihaknya akan terus memberi perhatian dan pelatihan kepada para petani. Terlebih ketika musim panen.
“Untuk pertanian, Pemkab Bekasi akan tetap memaksimalkan bantuan. Akan tetapi butuh juga bantuan dari berbagai sthakeholder. Sehingga, secara bersama-sama bisa memajukan pertanian di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi, mempertanyakan kelanjutan Raperda mengenai LP2B yang tak kunjung selesai dibahas oleh DPRD dan Pemkab Bekasi.
“Lahan pertanian ini merupakan swasembada pangan yang bisa menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi , Yogi Trinanda saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (5/10) lalu.
Ia menjelaskan, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihaknya, lahan pertanian dari seluas 48 ribu hektare, Dinas Pertanian hanya mengajukan pada saat pembahasan Raperda LP2B seluas 35 ribuan hektare.
Oleh karena itu, Yogi mengingatkan Pemkab Bekasi dan DPRD, tidak melupakan historis masa lalu bahwa Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari daerah ketahanan pangan nasional.
“Kami harapkan Raperda yang sebelumnya sudah dibahas, dan saat ini dibekukan harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi. Jangan gadaikan tanah leluhur untuk kepentingan segelintir kelompok,” tegas Yogi. (and)
