Berita Bekasi Nomor Satu

Keberatan Swab Test Masif

ILUSTRASI : Petugas medis melacak penyebaran covid-19 dengan melakukan swab test di Stasiun Bekasi, beberapa waktu lalu. Menghadapi kegiatan KBM tatap muka guru dan pelajar disarankan jalani swab test. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
ILUSTRASI : Petugas medis melacak penyebaran covid-19 dengan melakukan swab test di Stasiun Bekasi, beberapa waktu lalu. Menghadapi kegiatan KBM tatap muka guru dan pelajar disarankan jalani swab test. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Chairoman J Putro menilai pemerintah Kota Bekasi akan kesulitan jika jelang diberlakukannya KBM tatap muka harus dilakukan swab test menyeluruh untuk pelajar dan guru sesuai anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Diakuinya jika dilakukan swab test masif secara menyeluruh, perlu keterlibatan pemerintah pusat terutama dari segi alokasi anggaran. Pasalnya kata dia, Kota Bekasi tidak menganggarkan khusus untuk tes masif Covid-19 jelang persiapan KBM.

“Jadi, saya kira kalaupun kebijakan ini ada dipastikan tidak dibebankan kepada APBD, artinya kegiatan itu nantinya akan dibebankan kepada masing-masing lembaga itu sendiri, atau melalui alokasi anggaran yang mungkin diberi pemerintah pusat,” jelas Chairoman, Rabu (25/11).

Sejauh ini melihat kondisi penanganan Covid-19 di Kota Bekasi, pihaknya menilai kegiatan KBM tatap muka bisa dilaksanakan.

“Yang pasti dengan melihat kondisi yang ada saat ini, saya kira kegiatan KBM tatap muka bisa dilaksanakan di Kota Bekasi. Jadi, pada dasarnya saya sepakat dan setuju asalkan ini disiapkan secara baik dan matang berkaitan SOP yang ada, khususnya aturan protokol kesehatan sekolah atau lembaga,” tegasnya.

Dijelaskannya, risiko penyebaran memang ada sehingga antisipasi harus benar-benar dilakukan dan kondisi aktual harus bisa disampaikan Satgas Covid-19.

“Ini memang berisiko ya, tapi tentu kondisi aktualnya itu harusnya bisa disampaikan Satgas Covid-19, yaitu kepala daerah karena memang itu menjadi kewenangannya, meskipun hal itu harus seizin Menteri juga ya,” kata politisi PKS ini.

Lanjut Chairoman, sesuai dari fungsi dan tugas DPRD, pastinya akan mengawasi prosedur dan persiapan yang dibuat Pemkot sebelum pelaksanaan KBM. Apakah siap dengan SOP yang telah ditetapkan atau tidak. Begitu juga soal kesiapan Pemkot melakukan pengawasan SOP yang dibuatnya.

“Intinya, kami akan mengawasi dari keseluruhannya itu. Termasuk dari prasarana dan sarana yang wajib dipenuhi untuk pelaksanaannya. Ini yang paling penting ya, untuk itulah kami berharap semua sudah dapat terpenuhi dengan baik dan saya kira Pemerintah harus bisa mengawasi hal itu, agar semua berjalan dengan baik,” ujarnya.(mhf/pay)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin