RADARBEKASI.ID, BEKASI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai gagal sasaran. Hal ini berdasarkan hasil polling yang digelar Metropolitan Group melalui platform media sosial.
Pada polling pertama dengan pertanyaan “Apakah program MBG sudah tepat sasaran?”, sebanyak 6.012 responden ikut berpartisipasi dengan jangkauan 102.288 akun. Hasilnya, 66,93 persen responden menyatakan program tersebut belum tepat sasaran, sementara 33,07 persen menilai sudah tepat.
Angka ini menunjukkan persoalan mendasar yang sering muncul dalam kebijakan bantuan sosial maupun program intervensi negara: siapa yang menerima manfaat, dan apakah penerima tersebut memang pihak yang paling membutuhkan.
Polling kedua mengangkat pertanyaan “Apakah program MBG sudah menjadi solusi bagi masyarakat?”. Dari 7.005 responden dengan jangkauan 198.127 akun, sebanyak 63,20 persen menjawab belum menjadi solusi, sedangkan 36,80 persen menilai program itu sudah memberi solusi.
Hasil ini menjadi sinyal bahwa masyarakat belum melihat manfaat program secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah program publik, betapapun baik konsepnya, akan sulit mendapat legitimasi bila dampaknya belum terasa nyata di level rumah tangga.
Sementara itu, polling ketiga terkait ekonomi lokal mengajukan pertanyaan “Apakah program MBG berdampak positif pada ekonomi lokal?”. Dari 4.206 responden dengan jangkauan 87.541 akun, sebanyak 55,06 persen menjawab belum berdampak positif, sedangkan 44,94 persen menilai sudah memberi dampak positif.
Meski hasilnya lebih berimbang dibanding dua polling sebelumnya, angka ini menunjukkan manfaat ekonomi program masih diperdebatkan. Artinya, publik belum sepenuhnya yakin bahwa program tersebut telah menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha lokal, petani, pedagang, maupun pekerja di daerah.
Secara keseluruhan, polling yang melibatkan 17.223 responden dengan total jangkauan 387.956 akun itu memperlihatkan tren persepsi publik yang masih kritis terhadap MBG.
Ketua Forum Pemimpin Redaksi Metropolitan Group, Azam Munawar, mengatakan polling ini mendapat respons besar dari masyarakat. Menurutnya, publik merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara langsung.
“Sebelumnya, delapan media Metropolitan Group juga melakukan polling terkait kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana dengan cara yang sama dan responsnya bagus,” ujar Azam.
Ia mengungkapkan, setelah polling awal dilakukan, banyak pesan langsung dari masyarakat yang meminta agar polling serupa terus dilanjutkan dengan tema-tema lain, baik isu nasional maupun persoalan daerah.
“Demikian juga pembaca koran, banyak yang menyampaikan langsung kepada kami. Intinya mereka meminta polling ini lebih sering dilakukan,” tuturnya.
Menurut Azam, media sosial kini menjadi ruang publik baru yang sangat efektif menjaring aspirasi warga. Selain mudah diakses, partisipasi masyarakat juga bisa dilakukan tanpa hambatan birokrasi.
“Karena semua orang sekarang punya medsos, apa-apa di medsos. Menyampaikan aspirasi juga mudah, tidak ribet dan tidak ada birokrasi. Tapi bisa langsung sampai ke orang yang dituju pada saat itu juga,” paparnya.
Pengamat Kemiskinan Universitas Indonesia, Prof Fentiny Nugroho menilai keraguan publik harus dibaca secara objektif dan berbasis data. Menurut dia, isu kelaparan, malnutrisi, dan ketahanan pangan merupakan masalah global yang juga dihadapi Indonesia.
“Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara global program makan bergizi telah dijalankan di sekitar 148 negara, termasuk Brasil, India, China, Jepang, dan Kenya. Artinya, gagasan dasarnya bukan hal baru dan telah terbukti relevan di banyak negara.
Namun demikian, implementasi di Indonesia dinilai belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan penelitian Kluster Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, program MBG memang berada di jalur yang benar, tetapi masih membutuhkan banyak pembenahan.
“Artinya, program ini on the track, tapi masih perlu banyak perbaikan agar manfaatnya lebih optimal,” jelasnya.
Dari sisi ketepatan sasaran, Fentiny menilai MBG memang telah menjangkau sebagian masyarakat miskin. Namun pendekatan yang digunakan masih cenderung universal, bukan selektif. Akibatnya, tidak semua penerima adalah kelompok paling membutuhkan.
“Kondisi ini membuat sebagian kelompok miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru belum terjangkau secara maksimal,” ungkapnya.
Di sisi ekonomi, ia mengakui ada dampak positif. Sejumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya menganggur kini memperoleh pendapatan. Sebagian UMKM juga mendapat pasar baru.
Namun manfaat itu belum merata. Pedagang kantin sekolah di beberapa tempat justru mengalami penurunan omzet, bahkan ada yang tutup. Sebagian hanya mampu bertahan dengan menjual makanan kemasan atau produk lain di luar menu program.
Dalam jangka pendek, MBG disebut membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga penerima manfaat.
“Bagi keluarga miskin dan rentan, dampaknya sangat terasa karena pengeluaran untuk makanan berkurang. Bahkan uang saku anak bisa ditabung atau dialihkan untuk kebutuhan lain,” paparnya.
Sementara dalam jangka panjang, program ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak.
“Program ini bahkan menjadi salah satu faktor pendorong anak lebih semangat ke sekolah. Ini penting untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Meski demikian, kritik publik melalui polling menunjukkan satu hal penting: masyarakat menuntut hasil nyata, bukan sekadar niat baik. Program sebesar MBG membutuhkan koordinasi lintas kementerian, pendataan akurat, pengawasan ketat, serta pelibatan UMKM lokal secara sungguh-sungguh.
Prof Fentiny merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, asesmen ulang penerima manfaat, standardisasi layanan nasional, pelatihan UMKM, peningkatan jumlah ahli gizi di setiap SPPG, hingga penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kemiskinan multidimensi.
Saat ini tercatat sekitar 27.291 SPPG beroperasi di berbagai daerah. Menurutnya, publik juga perlu menilai program secara proporsional.
“Perlu dilihat secara proporsional, berapa yang sudah menjalankan praktik baik dan berapa yang masih bermasalah. Jangan sampai yang kurang baik digeneralisasi ke seluruh program,” tegasnya.(ana/kro)
