RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 11 hingga 25 Januari mendatang, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran Covid-19.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengaku, PSBB itelah dilakukan selama ini melalui pembatasan jam operasional, pembatasan kegiatan, hingga melalui konsep RW siaga yang dilakukan. Termasuk pengetatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) yang baru saja dilaksanakan.
“Kalau itu harus dilakukan seperti bawal (dengan penyekatan wilayah) pada saat kita melakukan (PSBB), ada posko-posko, atau ada point-point, toh sekarang RW siaga kita masih berjalan, semua masih berjalan,” tukasnya.
Evaluasi kepatuhan masyarakat dan pelaksanaan Perda ATHB telah diperintahkan kepada jajaran Satgas dalam hal ini ketua harian Satgas penanganan Covid-19. Dalam waktu dekat Perda ATHB akan dilaksanakan, termasuk pemberian sanksi setelah sosialisasi dilaksanakan kepada masyarakat Kota Bekasi.
Dia menjelaskan, hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bekasi terkait dengan pelaksanaan PSBB dan perkembangan kasus yang saat ini tinggi. Tingkat kematian disampaikan sudah mendekati dua persen, dengan tingkat kesembuhan 94 persen.Selain itu, pemkot Bekasi akan menambah tempat tidur isolasi untuk merawat pasien Covid-19 ini.
Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menilai PSBB ini merupakan cara yang tepat untuk menekan jumlah pertambahan kasus. Namun, pelaksanaan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah terhadap empat indikator yang disusun kurang tepat.
Pelaksanaan PSBB ini seharusnya ditentukan sesuai dengan peta resiko penularan, atau daerah yang berada di risiko penularan tinggi (merah) dan sedang (orange).”Jadi menurut saya sudah saja, semua (zona) orange dan merah itu di PSBB kan seharusnya di Jawa dan Bali,” terangnya.
Menipisnya ketersediaan tempat tidur isolasi mandiri harus segera disiasati oleh pemerintah di masing-masing daerah. Salah satunya yang dilakukan oleh DKI Jakarta adalah mengembalikan pasien tanpa gejala (OTG) ke rumah masing-masing, diganti oleh pasien dengan gejala ringan.
Sementara rencana pemerintah Kota Bekasi untuk menambah tempat tidur dinilai sudah tepat, hanya saja perlu dipersiapkan degan matang sesuai potensi pertambahan kasus yang akan terjadi.
“Mungkin kapasitasnya harus dilihat dari pertambahan kasusnya, karena sekarang ini pertambahan kasusnya mengerikan di Indonesia,” tambahnya.
Pertambahan kasus yang terjadi selama bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 disebabkan oleh kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang dinilai kendor. Bahkan, penambahan kasus ini dinilai tidak turun bahkan diprediksi akan terus bertambah sampai bulan Juni mendatang.
Vaksinasi yang akan dilakukan menurutnya tidak banyak berperan menekan kasus, sekalipun 10 juta vaksin diberikan tidak bisa berperan banyak, terlebih pada tahap 1 ini hanya 3 juta vaksin. Untuk itu, pemerintah Kota Bekasi harus mempersiapkan dengan baik.”Kalau vaksinnya ada (harus dipersiapkan hingga bulan Juni), kalau tidak ada harus dipersiapkan pertambahan (tempat tidur) lebih banyak, fasilitas yang lebih banyak,” tukasnya.
Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito seluruh pemerintah daerah diminta mendukung PSBB. Pembatasan berfokus pada beberapa sektor, yaitu tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran atau tempat makan, mal atau pusat perbelanjaan dan tempat ibadah. Kegiatan pada sekotor esensial dan konstruksi diizinkan dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Saat ini kita kembali menerapkan tahapan menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. Perlu prioritas dan koordinasi pusat-daerah. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini perlu terus dilakukan pengawasan dan evaluasi agar dapat ditentukan langkah selanjutnya,” ujar Prof Wiku.(sur/jpc)
