RADARBEKASI.ID, BEKASI – Upaya penanganan banjir di wilayah utara Kabupaten Bekasi tersendat. Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Bekasi belum mampu melakukan normalisasi Kalimati yang membentang dari Babelan hingga Sukawangi.
Padahal, normalisasi Kalimati menjadi kunci pengendalian banjir di dua wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, mengatakan panjang dan lebar Kalimati membuat kebutuhan anggaran normalisasi sangat besar.
Karena itu, pemerintah daerah akan meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi.
“Tinggal Kalimati (belum dinormalisasi,red) di Babelan ini. Kalimati ini sampai 22 km dan sangat lebar, kita juga mau minta bantuan provinsi karena tidak cukup dengan APBD Kabupaten Bekasi,” kata Asep, Selasa (5/5).
Selain keterbatasan anggaran, ujar Asep, normalisasi Kalimati juga terkendala persoalan teknis di bagian hulu. Ia menyebut, empat pipa milik Pertamina yang melintang di kawasan Jembatan Cemara menghambat mobilitas alat berat serta aliran air.
Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk membahas penanganan jaringan pipa tersebut. Asep optimistis, jika kendala teknis teratasi dan dukungan anggaran dari provinsi terealisasi, banjir menahun di Babelan dan Sukawangi dapat teratasi.
“Kita akan ketemu dengan pihak Pertamina agar kita bicara. Kalau kita besoknya normalisasi (Jembatan Cemara), saya yakin banjir daerah Babelan dan Sukawangi itu akan berkurang,” katanya.
Meski Kalimati masih terkendala, Asep menyebut normalisasi Kali Sekunder di Sukawangi mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan pemantauan rutin, pengerukan sedimentasi di saluran itu mulai dirasakan manfaatnya oleh petani.
Kalimati menjadi sumber utama pengairan bagi lebih dari 1.000 hektare lahan persawahan di Sukawangi dan Babelan. Sebagian area, sekitar 500 hektare, mulai kembali teraliri air setelah dilakukan normalisasi.
“Saluran irigasi ini sangat vital bagi petani. Jika tidak berfungsi, dampaknya langsung pada produksi pangan. Sekarang sudah kita normalisasi, 500 hektare itu ke depannya akan teraliri,” ujarnya. (ris)
