SELASA (19/1/2021) lalu, saya mengikuti secara virtual Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Menteri Abdul Halim Iskandar ikut hadir.
Saya sampaikan dalam raker tersebut tentang peran strategis desa. Berdasarkan data Kemengerian Dalam Negeri per Januari 2021 terdapat 74.961 desa.
Jumlah desa yang banyak ini harus dikelola secara baik agar pembangunan berdampak optimal. Saya ingatkan tentang pentingnya akurasi mengenai potensi dan pembangunan yang terdapat di berbagai desa di Nusantara. Saya melihat data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah.
Masih tingginya angka ketidakakuratan dan presisi terkait data desa, membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat sasaran saat diimplementasikan. Berdasarkan data dari Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Sofyan Sjaf, ada 57,7 persen data desa yang masih tidak akurat.
Hal tersebut, lanjutnya, membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Data desa yang tidak presisi berdampak pada pembangunan nasional secara keseluruhan.
Saya berpendapat bahwa data desa presisi dari suatu desa juga harus berisi tentang keunggulan desa itu seperti dalam aspek wisata, kuliner, dan UMKM yang dimiliki. Mana desa yang layak jadi desa wisata, desa kuliner dan desa digital serta seterusnya.
Saya prihatin dengan masih ada 57,7 persen data desa yang tidak akurat. Ini membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Lebih jauh dari itu, kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional secara keseluruhan.
Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada sektor ekonomi seharusnya bisa jadi momentum untuk memperbaiki ini semua.
Karena dengan data desa yang presisi, maka program bansos dalam bentuk tunai bisa tepat sasaran dan bermanfaat optimal. Khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Tinggal sekarang berpulang kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Dan PKS siap mendukung secara penuh upaya pemerintah membuat data desa presisi.
