RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo awal Maret 2020 silam, jumlah positif Covid-19 di Indonesia saat ini sudah tembus 1 juta kasus. Tiga persen dari jumlah kasus terkonfirmasi secara nasional disumbangkan oleh Kota dan Kabupaten Bekasi.
Data nasional hingga selasa (26/1) kemarin, kasus terkonfirmasi secara keseluruhan saat ini 1.012.350 kasus, Kota Bekasi sebanyak 21.926 kasus, dan Kabupaten Bekasi sebanyak 13.313 kasus. Kota Bekasi saat ini ada 2.149 kasus aktif, sementara Kabupaten Bekasi ada 898 kasus aktif dalam perawatan.
Angka kesembuhan di Bekasi masih berada diatas angka kesembuhan nasional sebesar 81,0 persen dari total kasus terkonfirmasi. Kota Bekasi berada di 88,62 persen, Kabupaten Bekasi sedikit lebih tinggi yakni 91,74 persen. Begitu juga dengan rasio kasus aktif, keduanya masih berada dibawah angka nasional.
Dari 1 juta kasus yang tercatat kemarin, sebaran kasus terbanyak di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25,2 persen, disusul oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 12,7 persen. Bertambahnya kasus ini juga berdampak pada tingkat okupansi Rumah Sakit (RS) di Kota Bekasi, pertambahan ruang rawat dan Intensive Care Unit (ICU) isolasi pasien Covid-19 diberengi dengan pertambahan kasus.
Tingkat keterisian tempat tidur rawat isolasi saat ini berada di angka 88,90 persen, dari total kapasitas 1.613 tempat tidur. Sementara keterisian ICU isolasi mencapai 91,53 persen, dari total 118 tempat tidur.
“Jumlah tempat tidur (rawat isolasi) yang terisi 1.434 tempat tidur, yang kosong 179 tempat tidur,” terang Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Rina Octavia, Selasa (26/1).
Lebih rinci, tempat tidur ICU isolasi dengan ventilator tersisa lima tempat tidur, telah terisi sebanyak 47 tempat tidur. Sementara ruang ICU tanpa ventilator juga tersisa lima tempat tidur lagi, telah terisi sebanyak 61 tempat tidur.
Dari total 1.434 tempat tidur yang terisi, pasien dengan data administrasi kependudukan (KTP) Kota Bekasi sebanyak 109 pasien. Pantauan Radar Bekasi, pasien ber KTP Kota Bekasi pun beberapa tengah menjalani perawatan isolasi di luar Kota Bekasi.
“Keterisian bed (tempat tidur) di aplikasi itu untuk semua pasien yang dirawat di RS, baik KTP Kota Bekasi, dan KTP luar Kota Bekasi,” tambahnya.
Untuk melihat keterisian ruang rawat maupun ICU, masyarakat Kota Bekasi saat ini bisa memanfaatkan aplikasi digital. Diketahui, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meluncurkan aplikasi Siranap RS, berisi informasi ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU seluruh Indonesia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto usai mengikuti rapat virtual bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengaku adanya penguatan Puskesmas dalam menghadapi Covid-19.
Dia mengatakan, 100 puskesmas di Jawa Barat yang berada pada zona merah akan mendapatkan bantuan,”Ada 10 daerah yang akan mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan per daerah mendapatkan Rp1 miliar, nanti disesuaikan dengan kebutuhan per daerah,” paparnya usai rapat.
Harus Dibayar PSBB Nasional
Terpisah, pakar Kesehatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Hermawan Saputra mengatakan dengan 1 juta kasus saat ini membuat semua pihak tak bisa santai atau bermain-main lagi menghadapi Covid-19. Dia meminta penanganan Covid-19 jangan dilakukan setengah-setengah sebab Indonesia belum mencapai puncak kasus.
’’Satu juta kasus ini kan buat kami bagi analis kesehatan masyarakat dan epidemiolog bukan angka yang mengagetkan. Terprediksi sejak awal ya. Karena ke depan pun kasus akan naik terus karena kita belum lewati puncak kasus,’’ katanya kepada JawaPos.com, Selasa (26/1). ’’Jadi ada 3 opsi yang bisa dilakukan pemerintah di tengah keterbatasan testing, tracing dan treatment,’’ katanya.
Paling utama adalah dengan memberlakukan PSBB nasional. Kebijakan itu merupakan kebijakan paling mahal yang bisa dilakukan sekalipun akan bertaruh dengan kerugian ekonomi.
Menurut dia, PSBB nasional itu pilihan paling berani, punya konsekuensi tapi memutus penularan Covid-19 bahkan melewati puncak kasus. Dia pun mengakui, PSBB itu mahal harganya karena kaitan dengan ekonomi. ’’Tapi ketimbang kita terkatung-katung sekarang 11 bulan berlalu, dan kerugian ekonomi jalan terus tak kunjung membaik, lebih baik kita rugi dalam satu waktu tapi bisa efektif lewati puncak kasus dan memutus mata rantai,’’ tegas Hermawan.
Dia menyarankan, PSBB nasional paling tidak dilakukan selama 3 minggu sampai 1 bulan. ’’Fase sekarang harusnya persiapan. Nanti Februari harus mulai,’’ jelasnya.
Kemudian, hal lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah optimalsi vaksin dan proses vaksinasi. Namun menurutnya, harapan vaksin ini nanti jangka menengah dan jangka panjang. Sebab negara kita bukan negara produsen vaksin yang membutuhkan anggaran besar. ’’Sehingga 180 juta orang dengan sasaran ini tak mungkin dalam jangka pendek. Paling tidak 2 tahun ke depan’’katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Mohammad Adib Khumaidi. Menurutnya dengan angka 1 juta kasus Covid-19, menjadi bentuk tanggung jawab individu bukan lagi masyarakat keseluruhan. Sehingga seseorang bisa sadar bahwa kesehatan individunya di era pandemi adalah hal penting.
Bahkan menurut Adib, setiap WNI di situasi ini harus memiliki semacam indikator kesehatan bisa dalam bentuk kartu atau aplikasi yang menjadikan sebagai bentuk tanggung jawab individu. ’’Sehingga seseorang akan bertanggung jawab penuh pada dirinya,’’ tukasnya.(sur/jpc)
