RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2021 diklaim turun 50 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan nilai penyertaan modal dikaitkan dengan kondisi Pandemi Covid-19 serta adanya proses akuisisi aset PDAM Tirta Bhagasasi.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Ekonomi pada Asisten Daerah (Asda) Kota Bekasi, Eka Hidayat. Tahun 2020 lalu penyertaan modal mencapai Rp22 miliar untuk PDAM Tirta Patriot berkaitan pengembangan usaha sebesar Rp10 miliar, cicilan akuisisi Rp 12,5 miliar, dan PD Mitra Patriot Rp 2,5 miliar.
Tahun 2021 ini total suntikan dana untuk perusahaan plat merah Kota Bekasi sebesar Rp10,1 miliar untuk tiga BUMD. Rp 6,1 miliar untuk BPRS Patriot, Rp 2 miliar untuk PD Sinergi dan Rp2 miliar untuk PDAM Tirta Patriot.
“Memang tahun ini penyertaan yang di dapat lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kita perhitungkan karena kalau jadi tahun ini ada akuisisi PDAM Tirta Bhagasasi. Tentunya akan dikelola oleh PDAM Tirta Patriot dan bisa selesai tahun ini,” kata Eka kepada Radar Bekasi Kamis (28/1).
Penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMD ditegaskannya untuk pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Dan penyertaan modal yang di berikan itu di sesuaikan dengan usulan BUMD dalam RKAP dan Rencana Kerja Anggaran Daerah (RKAD) sesuai dengan perencanaan bisnis di masing-masing BUMD atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
“Jadi yang membiayai aktivitas, membiayai bisnis mereka (BUMD-red). Tetapi tidak semua, dari penyertaan modal. Karena mereka juga mempunyai modal,” ucap Eka.
Untuk tahun ini, lanjut Eka sapaan akrabnya, penyertaan modal hanya untuk tiga BUMD saja sebesar Rp10,1 miliar. Menurutnya, penyertaan modal itu sudah amanat yang di tetapkan dalam Perda pendirian, karena ada modal dasar.
“Kenapa hanya tiga BUMD yang dapat penyertaan modal, tentunya kita menghitung dari kinerja BUMD tersebut. Terus melihat dari usulan terkait dengan penyertaan modal. Itu yang kita kaji. Tentunya melihat dari ketersediaan anggaran. Itu yang paling penting. Dana tersedia atau tidak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penilaian akan dilakukan dari pengembangan bisnis, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan BUMD.
“Kita juga akan melihat apakah akan ada peningkatan keuntungan yang diberikan ke pemerintah daerah melalui pendapatan,” terang dia.
Oleh karenanya, lanjut Eka, yang perlu dilihat dari BUMD itu bukan hanya keuntungan ekonomi. Tetapi juga diharapkan bisa mendapatkan keuntungan sosial. Tetapi disini, Pemerintah akan melihat, meskipun BUMD tidak memberikan keuntungan ekonomi setidaknya mereka bisa menghasilkan keuntungan sosial.
“Keuntungan sosial itu apa? dapat manfaat untuk masyarakat. Kalau dilihat dari hasil evaluasi beberapa BUMD memang meningkat,” klaimnya.
”Seperti BPRS Syariah meningkat, kepasitas keuangannya. Kemarin BPRS Syariah mendapatkan predikat sebagai BUMD terbaik. Yang lain pun sama ada peningkatan di bisnisnya,”tambahnya.
Lebih lanjut, bagi BMUD yang tidak mendapatkan penyertaan modal, pemerintah akan tetap mensupport, karena ada pembiayaan lain dari dana subsidi.”Ya bagi yang tidak dapat pemerintah akan tetap mensupport secara finansial juga. Bagi business plan yang dilakukan BUMD,” imbuhnya
Untuk pencairan penyertaan modal bagi BUMD pihaknya menunggu usulan dari masing-masing BUMD. Bisa di awal atau pertengahan tahun. “Biasanya mereka sudah mulai melakukan pencairan di awal tahun. Kita menunggu pencairannya saja. Kita harap mereka dapat meningkatkan kinerjanya,” tutupnya. (pay)
