RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah pusat maupun daerah khususnya di Kota Bekasi, terus mencari cara untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Sejumlah kebijakan sudah dilakukan, namun tak kunjung membuat kasus terkonfirmasi posirtif menurun, namun justru meningkat.
Sepeti diketahui, sebelumnya sudah dilakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berlanjut di skala mikro (PSBM), Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) dengan harapan masyarakat aman Covid dan tetap produktif, hingga terakhir pada kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Usai rapat bersama dengan sejumlah Menteri dan Gubernur akhir Januari kemarin, kini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 harus kembali memikirkan cara yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi.
Data terakhir, jumlah kasus terkonfirmasi hingga awal Februari kemarin mencapai 25.195 kasus, dengan catatan kasus aktif tertinggi 3.315 kasus. Catatan pada akhir bulan Januari kemarin setelah pelaksanaan PPKM pertama kali angka positifity rate Kota Bekasi masih cukup tinggi, berada di 20,60 persen.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bekasi, Rahmat Effendi kemarin menjelaskan hasil rapat bersama dengan Menteri Maritim dan Investasi (Marvest) disepakati pengendalian dilakukan di wilayah kelurahan dan RW yang terus mengalami peningkatan kasus. Terakhir, ada 8 kelurahan dengan tingkat penyebaran kasus cukup tinggi, menjadi perhatian Satgas.
Meskipun PPKM diperpanjang sampai 8 Februari, Rahmat menilai kecil peluang penyebaran bisa segera di tekan di sisa waktu PPKM satu pekan mendatang. Ia menaruh harapan pada vaksinasi untuk mengatasi pandemi, sedangkan saat ini baru dimulai untuk Tenaga Kesehatan (Nakes).
“Karena kita yakin ini tidak akan selesai tanggal 8. Karena vaksinnya sebagai salah satu ornamen yang dibutuhkan dalam menyelesaikan Covid-19 di Kota Bekasi hanya ada baru untuk Nakes,” kata Rahmat, Senin (1/2).
Langkah terdekat yang bisa dilakukan setelah rapat, jajaran Satgas Penanganan Covid-19 turun ke wilayah dengan penyebaran tertinggi untuk mengidentifikasi faktor penyebaran terus meningkat. Desain penanganan penyebaran Covid-19 dirancang bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).”Kita lihat itu, atau ada unsur-unsur lain ?, Nah itu yang harus kita identifikasi dan kita kendalikan sedemikian rupa,” lanjutnya.
Beberapa hal yang sementara ini teridentifikasi adalah mobilitas pergerakan masyarakat, cluster keluarga, dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Terkahir ia menyinggung isolasi mandiri yang dilakukan oleh warganya di lingkungan Kota Bekasi, sejauh ini ada empat RS milik pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk isolasi mandiri jika tempat tinggal tidak memadai sebagai lokasi isolasi mandiri.
Lokasi isolasi lain bagi pasien tanpa gejala (OTG) yang dapat dimanfaatkan lainnya yakni di bangunan apartemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Persada Property. Empat lantai pada apartemen di kawasan Kecamatan Pondok Melati telah digunakan untuk isolasi pegawai BUMN di Kota Bekasi, ia telah meminta warganya yang berada di sekitar lokasi untuk bisa ikut menjalani isolasi di bangunan apartemen tersebut.
“Kesulitan dia Nakes, saya bilang kalau Nakes kita supply, kita bisa menugaskan Kapus kita di wilayah Pondok Melati,” tukasnya.
Akhir Januari kemarin, sebaran kasus aktif terbanyak ada di wilayah Kecamatan Rawalumbu dengan 452 kasus. Sementara di lingkungan kelurahan, ada di Kelurahan Bojong Rawalumbu dengan 224 kasus.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Dezi Syukrawati beberapa waktu lalu memaparkan hasil evaluasi penyebaran masih tinggi terjadi pada cluster keluarga. Sampai dengan detik ini, ia mengaku sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari sosialisasi hingga membagikan masker kepada masyarakat Kota Bekasi.
“Angka positif rate kita selama PPKM ini angkanya 20,60 dan itu turun dari minggu lalu 22,12. Jadi harapan kita kalau makin disiplin pada masa PPKM, apalagi sekarang ada perpanjangan adalah bisa makin menurunkan angka positif rate kita,” paparnya.
Melihat perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Bekasi, Dezi mengingat bahwa masih perlu perjuangan ekstra semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat untuk menekan angka penyebaran. Sementara untuk cluster keluarga hingga akhir bulan kemarin, kasus aktif masih tercatat 604 kasus, tertinggi ada di wilayah Bekasi Barat.
Terkait dengan upaya testing dan pelacakan kasus, total sudah dilakukan kepada 154.580 sampel sejak bulan Maret. Dari total sampel tersebut, 31 ribu sampel diantaranya didapati hasil positif.
“Nah ini secara keseluruhan ini tergambarkan,” tukasnya.
Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi menilai kepatuhan masyarakat pada kebijakan PPKM masih nihil. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kasus.
Selain Kota Bekasi, hal ini juga diikuti oleh enam wilayah lain di Provinsi Jawa Barat yang masih berada pada zona resiko penularan tinggi, dan tidak pernah bergeser menjadi zona resiko penularan lebih rendah.
“Dari kacamata kami sangat setuju dengan kebijakan pemerintah, karena data di RS itu meningkat tajam, jadi itu alasan kami setuju dengan perpanjangan (PPKM),” tegas Ketua IDI Kota Bekasi, Kamaruddin Askar. (Sur)
