Politik

Pengelolahan BUMD Harus Bersih Campur Tangan Politik

Abdul Jabar Majid, Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jabar

Anggota Komisi 3 DPRD Provisi Jawa Barat Abdul Jabar Majid.

RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di setiap kota maupun kabupaten di Jawa Barat harus bersih dari campur tangan politik. Sebab, itu kunci agar BUMD bisa berjalan maksimal.

Demikian hal itu disampaikan Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Jabar Majid.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pengembangan BUMD bersih dari tanpa campur tangan politik. Tujuannya, agar BUMD bisa bekerja secara profesional.

“Pertama kali BUMD itu disehatkan, agar bisa bekerja secara profesional. Jangan terlalu banyak campur tangan politik,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Sabtu (27/2/2021).

Dirinya mencontohkan, salah satu BUMD yang ada di daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bergerak di bidang air. Dalam hal ini, bagaimana cara mengusahakan air untuk sampai ke rumah-rumah masyarakat secara keseluruhan.

Untuk di Kabupaten Bekasi, kata dia, belum semua masyarakat bisa mendapatkan dari PDAM ini. Tentunya, hal itu disebabkan beberapa faktor, seperti pengelolahan yang besar, dan jaringan. Menurutnya, biaya jaringan itu besar, pipa yang harus disalurkan ke semua wilayah Utara di Kabupaten Bekasi.

Kendati demikian, dirinya menuturkan, pihak pengelolah PDAM harus mengusahakan bagaimana caranya agar semua masyarakat bisa mendapatkan air. Walaupun memang, sampai saat ini terbilang efektip.

“Sejauh ini efektip, tapi belum terjangkau semua. Untuk di Kabupaten Bekasi belum sampai 60 persen, masyarakat yang mendapatkan air dari PDAM. Tinggal bagaimana caranya agar semua rumah mendapatkan air, itu harus dibuat,” tandas anggota dewan terpilih dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi ini. (pra/adp)

Related Articles

Back to top button