RADARBEKASI.ID, BEKASI – Warga Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, mengeluhkan kondisi beras yang diduga diberikan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) berbau dan berwarna pucat. Beras yang diberikan rutin kepada warga itu dinilai tak layak konsumsi.
“Berasnya agak bau. Anak saya saja enggak pada mau makannya,” ujar warga Kampung Pulo Pipisan RT 002/002, Desa Karang Jaya, Kecamatan Pebayuran, Lestari, saat ditemui Radar Bekasi dikediamannya, Minggu (30/5).
Dari pantauan Radar Bekasi dilokasi, kondisi beras yang sudah dimasak terlihat bewarna pucat dan lembek, serta mengeluarkan aroma tidak sedap.
Sambil memegang beras tersebut, Lestari mengungkapkan, bantuan seperti ini rutin di dapatkan setiap satu bulan sekali. Namun, untuk bantuan yang di dapatkan pada satu Minggu yang lalu ini mengeluarkan bau saat dimasak. Hal serupa pernah terjadi sebelumnya, namun langsung diganti.
“Dapatnya sudah ada satu Minggu yang lalu. Dulu pernah jelek, tapi diganti, terus bagus, sekarang jelek lagi. Yang membagikan orang-orang PKH,” ungkapnya.
Selain beras, kata Lestari, ada telur, kacang tanah, buah, ikan atau ayam. Hanya saja, diberikannya tidak berbarengan. Dia menjelaskan, untuk beras sepuluh kilogram, telur satu kilogram, kacang tanah seperapat kilogram, pir atau apel tiga buah, dan ikan atau ayam setengah kilogram. “Kalau yang lainnya bagus, cuma beras saja yang enggak bagus,” ucapnya.
Padahal, warga lainnya, Maria (50) membeberkan, harus membayar atau menebus beras tersebut dengan harga Rp 10 ribu. Sayangnya, beras yang sudah didapatkan tidak layak untuk dikonsumsi. Kata Maria, karena kecewa dengan beras itu, dirinya memilih untuk meletaknyanya dipinggir jalan.
“Beras di masaknya saja berbusa dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Bahkan, ayam saja tidak mau makannya,” ketusnya.
Warga lainnya, Andri (40) menuturkan, saat mengetahui beras bantuan ini tidak layak, mengaku prihatin. Dirinya berencana akan melaporkan ini ke Pemerintah Pusat. Karena dia menduga terjadi sabotase dalam pemberian bantuan tersebut.
“Keterlaluan, bantuan untuk warga miskin saja disabotase. Saya akan laporkan kejadian ini ke Menteri Sosial. Kalau perlu ke Presiden Jokowi,” tandasnya.
Menyikapi itu, Camat Pebayuran, Hanief Zulkifli Senin (31/5) berencana mendatang lokasi bersama Kapolsek dan Danramil. Tujuannya, untuk memastikan keluhan yang disampaikan warganya. Dia menegaskan, apabila itu terbukti, akan mengundang semua pihak yang terlibat, seperti distributor, agen (tempat belanja). Termasuk pengurus PKH.
“Nanti mau saya undang semuanya. Tapi sekarang saya mau meyakinkan dulu kebenarannya, bahwa bantuan itu tidak layak,” tuturnya.
Terpisah, Kasi Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga (PJSK) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Upin Surpini memastikan, akan membahas persoalan ini bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Mengingat ada beberapa agen yang menyediakan sembako. Sehingga bisa diketahui apakah di semua agen, apa hanya di Desa Karangjaya.
“Ini akan kita bahas, apakah cuma di satu wilayah saja, atau di semuanya. Kalau dari KPM nya protes akan kita kembalikan lagi, karena enggak layak,” katanya.
Dirinya beranggapan, bahwa bantuan tersebut bukan program PKH, melainkan Bahan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, program PKH bentuknya uang dari Kementerian Sosial (Kemensos) ke BNI. Kemudian diterima dari BNI langsung ke KPM, dan diberikan secara tunai (uang). Maka penerima bebas membelikan apa saja.
“Sebetulnya, kalau BNPT bukan saya. Kalau saya PKH. Kalau beras di Bahan Pangan Non Tunai (BPNT),” ungkapnya.
Mengenai pengakuan para penerima bahwa itu dari program PKH, dirinya menilai, nanti akan diklarifikasi terlebih dulu. Pasalnya, kata dia belum semua masyarakat paham. Padahal kata dia di dalam satu kartu itu ada kartu PKH dan BPNT. Untuk sembako masuk ranah BPNT, sementara PKH tidak memberikan sembako.
“Nanti akan di survei, diperjelas masalahnya dimana, di PKH, apa di BPNT. Soalnya di dalam satu kartu itu ada kartu PKH dan BPNT,” ucapnya. (pra)
