RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberhentikan pembiayaan tempat isolasi di hotel di Jakarta. Selain anggarannya habis, BNPB juga memiliki utang senilai Rp 140 miliar. Utang tersebut terkait pembayaran sejumlah hotel.
“Sekitar Rp 140 miliar yang belum dibayar ke beberapa hotel. Ada 31 hotel di Jakarta yang pembiayaan isolasi OTG COVID ditanggung BNPB. Untuk periode Januari hingga Juni baru dibayarkan Rp 60 miliar,” ujar Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi di Jakarta, Kamis (10/6).
Pihaknya memastikan akan melunasi tagihan hotel di Jakarta tersebut. Saat ini, lanjutnya, Kemenkeu sedang merumuskan pembiayaannya. “Akan dilunasi, usulan anggarannya sedang berproses di Kemenkeu,” jelas Dody.
Dari 31 hotel yang ditanggung BNPB, 15 hotel untuk pasien OTG COVID-19. Lainnya 16 hotel untuk penginapan tenaga kesehatan. “Pembiayaan isolasi mandiri yang awalnya tersentral oleh pemerintah pusat akan secara bertahap dilakukan terdesentralisasi kepada pemerintah daerah,” ujar Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito di BNPB, Jakarta.
Kebijakan ini diambil karena pemerintah daerah dinilai dapat menyesuaikan kebutuhan untuk isolasi mandiri warganya. “Untuk upaya penanganan COVID-19 terbaik sesuai tantangan yang khas setiap daerah. Diharapkan dapat disesuaikan secara lebih efektif,” imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah jika mengalami hambatan dalam penyediaan ruang isolasi pasien Covid-19.“Pemerintah pusat akan siap membantu pelaksanaannya. Karena itu, bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala khususnya pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri bisa memanfaatkan forum komunikasi dengan pemerintah pusat. Selanjutnya aja dicari jalan keluar secara bersama-sama,” terang Wiku.
Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi tidak terganggu dengan keputusan tersebut. Alasannya, karena dari awal biaya sewa hotel menggunakan anggaran dari Pemkab Bekasi.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah memastikan, untuk biaya sewa hotel untuk tempat karantina warga Kabupaten Bekasi tidak menggunakan biaya dari BNPB. Sayangnya, Alamsyah enggan menyebutkan besaran anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab untuk menyewa hotel.
“Bekasi tidak ada bantuan dari BNPB dalam pembiayaan hotel isolasi. Semua ditanggung Pemda,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
Saat ini kata Alamsyah, tingkat keterisian dari hotel di Kabupaten Bekasi yang dijadikan tempat karantina atau isolasi sudah mencapai 60 persen. Bahkan, satu hotel diantaranya akan dilakukan penambahan ruang isolasi, karena memang kasus positif terus mengalami lonjakan setiap harinya.
“Disini ada dua hotel, untuk hotel Ibis kapasitasnya 180 ruangan, dan Citra inn 80 ruangan. Rencananya hotel Ibis mau nambah menjadi 200 ruangan. Sekarang tingkat keterisian sekitar 60 persen,” ucapnya.
Dirinya menilai, peningkatan kasus positif ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena adanya perkumpulan yang memang tidak memperketat Protokol Kesehatan (Prokes). “Kumpulan seperti hajatan, halal bihalal, dan lain sebagainya,” jelasnya. (pra/fin/jpg)
