BEKASI SELATAN – Vaksinasi di Kota Bekasi terus dikebut, sebagai upaya mengejar target capaian herd immunity. Saat ini, sebanyak 16.293 siswa Sekolah Dasar (SD) yang berusia 12 tahun menjadi sasaran vaksinasi. Kota Bekasi sudah menyuntikkan 1.854.659 dosis vaksin, 58,63 persen diantaranya dosis pertama, 32,84 persen dosis kedua, serta 75,36 persen booster atau dosis 3 untuk Tenaga Kesehatan (Nakes).
“Vaksinasi pelajar sudah dilaksanakan, baik itu di level SMP, SMA, SMK, dan sekarang kita akan ke sasaran SD kelas 6,” kata Kepala Dinkes Kota Bekasi, Tanti Rohilawati.
Masih ada 500 ribu dosis vaksin berbagai jenis yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Vaksinasi kepada siswa SD ini rencananya menggunakan vaksin Pfizer, Sinovac, atau AstraZeneca. Selain belasan ribu siswa tersebut, vaksinasi juga menyasar siswa di tingkat menengah pertama hingga atas yang belum divaksin.
Sedangkan untuk vaksin booster kepada Nakes, diakui ada beberapa Nakes yang belum menerima lantaran pernah terkonfirmasi, sehingga tidak bisa divaksin sebelum tiga bulan sejak dinyatakan sembuh. Sebanyak 500 ribu dosis vaksin yang tersedia ini diharapkan bisa habis sampai akhir September ini.
“Kota berharap seperti itu, tinggal bagaimana masyarakat Kota Bekasi apakah semuanya sudah sama-sama memiliki kesadaran untuk melakukan vaksinasi, atau masih ada kelompok yang tidak mau,” tambahnya.
Smentara itu, sebanyak 10 ribu tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi sudah menerima vaksin booster. Jumlah tersebut belum mencapai 100 persen, karena masih ada lima ribu tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin tahap ketiga aini.
“Sekarang sudah 10 ribu tenaga kesehatan yang di vaksin booster, dari jumlah keseluruhan sekitar 15 ribu di Kabupaten Bekasi,” ujar kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Masrikoh kepada Radar Bekasi, Senin (20/9).
Perempuan yang akrab disapa Ikoh ini menuturkan, tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin booster karena terkendala beberapa hal, salah satunya hamil dan penyintas. “Insya Allah karena ini percepatan, mudah-mudahan semua tenaga kesehatan bisa ter booster 100 persen,” tuturnya.
Dia menuturkan, booster ini vaksin yang ketiga, karena sinovac itu sudah dua kali. Kemudian, saat diuji klinis kemampuan vaksin pembentuk Herd Immunity selama berapa lama, belum ada hasil klinisnya. Sehingga pemerintah memberikan perlindungan terutama untuk para tenaga kesehatan dengan memberikan vaksin dosis ketiga.
Menurutnya, pemberian vaksin booster untuk para tenaga kesehatan ini sudah berjalan dari bulan Agustus 2021 kemarin. “Ini sudah berjalan dari bulan Agustus, yang digunakan moderna, karena aturan yang dikeluarkan Kementerian seperti itu,” ucapnya.
Untuk tingkat vaksinasi di Kabupaten Bekasi sampai saat ini, baru diangka 47 persen. Kendalanya, masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk vaksin. “Yang sudah divaksin sampai saat ini 47 persen, dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Namun demikian dirinya menilai, angka 47 persen itu karena belum semua pelaksanaan vaksinasi terinput. Misalkan, pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh TNI/Polri. Oleh karena itu, pihaknya masih terus melakukan penelusuran berapa persen yang di manualkan atau belum terinput. Karena memang, 47 persen itu hasil dari Dinkes saja.
Selain itu, untuk mempercepat cakupan vaksinasi pihaknya juga membentuk tim. Nantinya, setiap tim yang terdiri lima orang tenaga kesehatan ini akan turun ke satu titik mengerjakan vaksinasi, bekerjasama dengan RT/RW menyiapkan pesertanya. Dirinya memastikan, tim ini khusus dari Dinkes, tidak berbarengan dengan Puskesmas.”Targetnya minimal 200 satu titik, yang terbentuk ada 13 tim. Kita memilih kecamatan yang penduduknya banyak, tapi cakupan vaksinasinya rendah,” jelasnya.
Sementara itu, Periode PPKM diputuskan berlanjut hingga 2 pekan mendatang, termasuk pelaksanaan PPKM level 3 di Kota Bekasi. Namun, ada sejumlah perubahan ketentuan yang akan dilaksanakan di beberapa daerah.
“Dalam arahan yang diberikan presiden dalam rapat terbatas hari ini, diputuskan dengan melihat perkembangan yang ada, maka perubahan PPKM level diberlakukan selama dua Minggu untuk Jawa dan Bali,” terang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyampaikan bahwa situasi perkembangan Covid-19 semakin hari dalam perjalanan PPKM level ini semakin membaik. Beberapa perubahan ketentuan selama dua pekan kedepan diantaranya ujicoba anak dibawah usia 12 tahun diperbolehkan masuk mall.
Tidak di semua wilayah dengan status PPKM level 2 dan 3, melainkan hanya DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Surabaya. Perubahan lainnya adalah pembukaan bioskop dengan kapasitas 50 persen di wilayah dengan status level 2 dan 3. Jika sebelumnya izin mengakses bioskop hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan hasil scan barcode PeduliLindungi berwarna hijau, saat ini hasil scan barcode PeduliLindungi berwarna kuning juga diizinkan untuk masuk ke area bioskop. (zar/pra/sur)
