Inspektorat Sesalkan Ada Surat Perintah

Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, Ma Supratman.

RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Inspektorat Kabupaten Bekasi, tidak bisa masuk dan ikut campur dalam kasus penyalahgunaan wewenang retribusi tera-tera ulang, yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), karena sudah masuk proses penyidikan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten.

 


Dimana pada kasus itu, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 1,1 miliar.

”Kami sudah tidak bisa ikut campur dan masuk, karena sudah dalam proses penyidikan. Sebab, kewenangan dari Inspektorat juga terbatas,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, Ma Supratman kepada Radar Bekasi, Selasa (2/11).


 

Namun dalam kasus tersebut, adanya Surat Perintah (SP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Abdur Rofiq, menurut Supratman, ada kekeliruan, sebab belum ada dasar hukumnya.

 

“Memang untuk pejabat eselon II, itu harus berkompeten dalam menjalankan tugas, dan disertai dasar hukum,” tuturnya.

Supratman menyampaikan, dalam hal pungutan retribusi tera-tera ulang, tidak ada dasar hukumnya. Kemudian, nomor rekening kas daerah juga tidak ada, sehingga tidak bisa masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Ia berpendapat, dalam tata kelola pemerintahan, seharusnya pejabat di tingkat eselon II, harus lebih mengetahui suatu peraturan.

 

“Jadi, karena retribusi telah dipungut dan ada surat perintah, sementara uangnya tidak masuk ke kas daerah, sehingga merugikan keuangan negara. Namun pertanyaannya, kemana itu uang retribusi yang sudah terkumpul?. Untuk lebih jelasnya, bisa tanyakan kepada Kejari, sebab dari Inspektorat, jika sudah masuk ke ranah hukum, kami hanya bisa memberikan bantuan informasi saja kepada pihak penyidik,” beber Supratman.

 

Sekadar diketahui, dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan korupsi itu, Kejari Kabupaten Bekasi, telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, dan seorang pensiun ASN.

 

Kemudian, dalam menjalankan tugas memungut retribusi yang mencapai miliaran rupiah tersebut, adalah ASN yang diberikan Surat Perintah oleh Kepala Dinas Perdagangan, Abdur Rofiq, yakni Pemegang Kas Metrologi Legal, melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas, dan surat perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (and)