RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung markas komando (Mako) pemadam kebakaran tahun 2022 nanti. Pengajuan pembangunan gedung Mako tersebut dilakukan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.
Nantinya, gedung yang baru akan di bangun menggantikan gedung Mako lama di Jalan Raya Komodo Kelurahan Kayuringinjaya, Kecamatan Bekasi Selatan.
Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi mengatakan, pembangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
“Untuk pembangunan gedung tersebut sudah masuk dalam APBD 2022. Awalnya kan kita sudah memohon kepada Provinsi Jawa Barat, tapi di APBD Kota Bekasi sudah masuk. Untuk anggarannya sekitar Rp 20 miliar,” kata Lutfi kepada Radar Bekasi, Selasa (2/11).
Lanjut Lutfi gedung Mako Disdamkar yang berlokasi Jalan Komodo Raya dinilai perlu peningkatan fungsi dan fasilitas sehingga jauh lebih layak.
“Awalnya kan pada 2021 itu kita berharap untuk pengajuan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ternyata tidak dianggarkan. Akhirnya kami mengajukan untuk dana dari APBD Kota Bekasi, dan untuk lelangnya akan dibuka pada Februari dan Maret 2022,” ucapnya.
Kemudian, untuk fasilitas pembangunan gedung Mako Damkar nantinya akan disesuaikan dengan yang diajukan oleh Dinas Damkar.
Sementara, Kadis Damkar, Aceng Solahudin membenarkan soal rencana pembangunan gedung Markas Komando Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
“Untuk fasilitas tentunya ada untuk perkantoran guna menunjang sarana dan prasarana dinas. Anggaran nya pun sudah masuk kedalam Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) dan untuk luas wilayah nya sesuai dengan yang sudah ada yaitu kurang lebih 900 meter,” terangnya.
Dia berharap dengan sudah diajukannya pembangunan Mako Damkar lewat APBD tahun depan dapat terealisasi dan segera dibangun.
“Ya kita harap pengajuannya gedung baru Mako Damkar bisa terealisasi tahun depan. Supaya pelayanan pemadaman ke masyarakat bisa lebih baik lagi,” tukasnya.
Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah mengatakan, untuk pembangunan gedung Mako Damkar awalnya meminta bantuan dari Provinsi Jabar akan tetapi terkena refocusing sehingga dibatalkan.
Kemudian, Damkar mengajukan kembali di tahun 2021 dan tahun 2022 diharapkan dapat direalisasikan.
“Itu pun kalau kondisi keuangan daerah sehat. Kalau ga sehat bisa lagi akan ditunda pengajuan pembangunannya,” katanya.
Akan tetapi, pihaknya mengaku tetap akan mendorong pengajuan pembangunan gedung baru Mako Damkar, untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
Sebab, mobilitas Mako juga harus menjadi hal yang sangat penting. Karena urusan kebakaran sudah menjadi dampak yang dasar. “Sekarang pengajuannya sedang proses di Banggar. Pengajuan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sudah ada. Pada saat rapat dengan DPRD pembahasan KUA PPAS juga sudah. Intinya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, pengadaan tersebut sangat diharapkan. Dan kepentingannya dapat meningkatkan pelayanan publik. Hanya saja ia masih menyoal lokasi pembangunan gedung damkar. Untuk lokasi lama di Jalan Raya Komodo, Kayuringinjaya, Bekasi Selatan dinilai tidak strategis dari segi akses lalu lintas.
“Sempat saya sampaikan juga kepada wali kota, kemudian juga Kadis Damkar dan Disperkimtan. Dan kemungkinan tidak di situ membangun gedung barunya. Kalau di lokasi lama secara lalulintas tidak representatif kan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mencontohkan di Kota Depok Makonya dinilai representatif dan strategis. Mobilitas dan operasional untuk penanganan bisa lebih cepat. Sehingga untuk lokasi dijelaskannya perlu ada standar yang harus dipenuhi.
“Ya kalau kita sih mintanya membangun Mako Damkar di tempat yang benar-benar representatif. Strategis sehingga jika ada kebakaran akan lebih cepat penanganannya. Kedepannya juga kita butuh kendaraan yang bisa menjangkau gedung gedung tinggi,” ungkapnya. (pay)
