Metropolis

DPRD Warning Proyek Mangkrak

RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR – Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro mewanti-wanti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait serapan anggaran hingga antisipasi proyek mangkrak di penghujung tahun.

Diketahui, sebelumnya sembilan proyek sempat molor, dan tengah diawasi setelah adanya kebijakan penambahan waktu penyelesaian. Alasan molornya pengerjaan proyek selain faktor cuaca, mepetnya proses lelang, hingga keterbatasan material dan SDM.

Pembangunan yang sempat molor diantaranya, Gedung Sekolah Dasar (SD) (Bandek), Balai Wartawan PWI, Mako Kodim 0507 Bekasi, Puskes Ciketingudik (Bandek) dan Gedung Krematorium.

“Memang nggak efisien ya. Tapi yang namanya siklus anggaran ya seperti itu. Karena ini akhir tahun memang risiko semua daerah pasti kekurangan barang material. Kemungkinan di perubahan akan dievaluasi kembali apakah bisa dimasukan kembali perubahan 2022 untuk yang tidak selesai. Karena tidak boleh mangkrak harus berjalan terus,” tegas Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro ketika dikonfirmasi Radar Bekasi, Senin (20/12).

Dijelaskan Chairoman yang juga Ketua Badan Anggaran, terkait serapan anggaran di sejumlah OPD Pemkot Bekasi hingga 17 Desember 2021 di angka 79,55 persen.

“Fisiknya sudah 86,97 persen. Tapi belum semua dibayarkan. Sehingga yang 79,55 persen itu adalah pencairan keuangan,” tambahnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, masih terus berjalan, minimal hingga 20 Desember, setelah itu di evaluasi, dan 30 Desember terdata hasilnya.

Belum tercapai serapan anggaran, menurut Chairoman khususnya bagi yang perubahan ketuk palu di 30 September. Akan tetapi baru keluar evaluasi Gubernur, lalu diperbaiki Dewan di bulan Oktober pertengahan sehingga ada keterlambatan.

“Setelah evaluasi Gubernur baru kita perbaiki dan dapat kita laksanakan pertengahan bulan sepuluh (Oktober). Nah waktu yang mepet itu menyebabkan sampai sekarang belum terserap. Maka kita tetap lakukan evaluasi,” ucapnya.

Selanjutnya, ia mengaku, anggaran yang tidak terserap akan masuk ke sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). ”Akan disesuaikan dengan realisasinya. Tapi saya ga tau apakah nanti ada masa perhitungan yang tidak terealisasi karena komitmen 100 persen. Apakah nanti mekanisme dengan keterlambatan atau cukup diselesaikan di situ 90 atau tetap dipaksakan hingga 100 persen dengan kompensasi denda keterlambatan,” ujarnya.

Sementara, untuk anggaran yang harus diserap total Rp 5,449 triliun yang baru terealisasi secara keuangan baru Rp5,13 triliun atau 79,55 persen. ”Sisanya itu masih pekerjaan fisik yang secara real bertransaksi 80,97 persen,”paparnya.

Selain itu, yang paling tinggi realisasi serapan anggaran itu ada di Dispora, Kesbangpol, DP3A, Disdagperin, Dukcapil dan Kominfo. “Sementara justru yang menjadi pengguna anggaran terbesar, Disperkimtan gunakan anggaran Rp 700 miliar, baru 61,17 persen (terserap). DBMSDA Rp 560 miliar baru terserap 69,55 persen. Disdik Rp1,517 Triliun terserap 84, 93 persen, Dinkes Rp 601 miliar terserap 85,83 persen. Nanti akan kita evaluasi,” tukasnya. (pay).

Related Articles

Error, no group ID set! Check your syntax!
Back to top button