Perpanjang Jabatan Presiden, Partai Ummat Terdampak

ILUSTRASI : Plt Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi, Daris (tengah) saat foto bersama dengan sejumlah pengurus.ISTIMEWA/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi, mengaku terdampak polemik isu penambahan masa jabatan presiden yang saat ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat maupun media massa.

“Hal-hal kaya gini sangat berpengaruh, karena misalkan ketua partai berbicara itu sangat berpengaruh terhadap konstituen di bawah,” kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi, Daris kepada Radar Bekasi, Senin (4/4).


Kata Daris, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, ketika pernyataan tokoh-tokoh di tingkat pusat baik, ini akan berdampak positif terhadap konstitusi di bawah.

Dirinya mencontohkan, ketika Amien Rais berbicaranya bagus atau baik di pusat, tentunya akan berdampak positif ke Partai Ummat di bawah. Begitu juga ketika Amien Rais blunder, akan memberikan dampak yang negatif untuk Partai Ummat.


“Ini nggak bisa dianggap sepele, karena itu sangat berpengaruh. Sekali salah ngomong di pusat ini bisa berdampak partainya tidak dipilih masyarakat. Karena bagaimanapun pemilih itu rakyat,” katanya.

Pria yang juga sebagai Ketua DPW Partai Ummat Jawa Barat ini menuturkan, partainya sangat tidak setuju dengan rencana penambahan masa jabatan presiden, karena itu sudah melanggar semuanya. Dalam artian itu sudah makar, keluar dari konstitusi, arogan, dan lain-lainnya.

“Itu sudah semuanya melanggar, nggak masuk kategori bertata negara, kalau kita mau menghormati aturan bertata negara, kan semuanya sudah ada,” tukasnya.

Menurutnya, tidak ada hal positif dari penambahan masa jabatan presiden. “Penambahan masa jabatan presiden ini tidak ada faktor baik, kecuali faktor kerakusan untuk berkuasa. Sekarang tiba-tiba ingin berdasarkan diri sendiri. Nggak bisa begitu,” ucapnya. (pra)