RADARBEKASI.ID, BEKASI – Animo masyarakat Kota Bekasi untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat tinggi. Terbukti dari jumlah pendaftar pada tahap prapendafaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2022/2023.
Data yang dihimpun Dinas Pendidikan (Disdik) setempat hingga Sabtu (18/6) atau hari keenam tahap prapendaftaran, sejak dibuka 13 Juni 2022 ada 33.000 ribu calon siswa baru melakukan proses unggah dokumen. Terdiri dari 15.000 pendaftar SD dan 18.000 pendaftar SMP.
Berdasarkan petunjuk teknis (juknis), daya tampung peserta didik PPDB SD negeri 25.228 orang dengan jumlah rombel 901 dan SMP negeri dan USB 13.856 orang dengan jumlah rombel 433.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan, pihaknya bersama kepala satuan pendidikan telah melakukan evaluasi tahap prapendaftaran PPDB.
“Kemarin kami sudah lakukan evaluasi pelaksanaan prapendaftaran bersama dengan kepala sekolah SD dan SMP,” kata Inayatullah kepada i, Selasa (21/6).
Inayatullah mengklaim, tidak ada kendala selama tahap prapendaftaran. Namun demikian, dalam evaluasi pihaknya telah menginstruksikan beberapa hal kepada para kepala sekolah.
“Kami mengingatkan kepada kepala sekolah untuk memaksimalkan pelayanan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat terkait batas waktu prapendaftaran,” ujarnya.
Menurut Inay, prapendaftaran merupakan salah satu proses yang paling penting untuk diikuti bagi calon peserta didik. “Prapendaftaran adalah serangkaian langkah yang paling penting untuk diikuti, karena penguploadan data itu dilakukan pada proses prapendaftaran,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Latu Har Hary menyampaikan, dalam waktu dekat ini akan memanggil Kepala Disdik untuk evaluasi bersama.
“Proses prapendaftaran memang tidak terlalu krusial karena baru memasukan berkas dan dokumen saja, rencananya kami juga akan melakukan evaluasi. Memanggil pihak Disdik,” ucapnya.
Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan Heri Purnomo mengungkapkan, tingginya animo masyarakat selalu terjadi saat proses PPDB negeri berlangsung.
“Setiap tahunnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri memang besar sekali dan itu selalu terjadi,” ujar Heri.
Jumlah pendaftar pada tahap prapendaftaran yang mencapai 33 ribu sebelum waktu berakhir, kata Heri, memungkinkan terjadinya penambahan jumlah rombel. Namun dirinya menegaskan bahwa Disdik harus bekerja sesuai petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak).
“Melihat dari jumlah pendaftar SMP sudah mencapai 18.000 sedangkan daya tampungnya SMP hanya 13.856. Sudah ada 2.000 sekian yang akan terbuang, dan itu jumlahnya akan bertambah terus sampai 30 nanti. Potensi penambahan jumlah rombel pasti ada, tapi kita DPRD mengingatkan agar Disdik bekerja sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis saja,” tegasnya.
Menurutnya, penambahan jumlah rombel membuat sistem pembelajaran di kelas tidak dapat berjalan dengan maksimal. Karena banyaknya siswa yang terpaksa harus berada dalam satu kelas.
“Banyak pertimbangan yang akan kami sampaikan ke Disdik jika menambah jumlah rombel siswa dilakukan. Salah satunya adalah ketidakmaksimalan proses pembelajaran di sekolah, karena yang sewajarnya adalah 32 siswa untuk SMP dan 28 siswa untuk SD,” tuturnya.
Menurutnya, menambah jumlah rombel bagi sekolah negeri bukan merupakan jalan terbaik. Sebab masih ada sekolah swasta yang memiliki kualitas pendidikan yang sama baiknya.
“Berikan peluang bagi sekolah swasta dengan tidak menambah jumlah rombel, kita maksimalkan lebih baik lagi proses PPDB inid engan mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya. (dew)
