Ketua Komisi 4 Kritisi Pelaksanaan PPDB Online 2022

Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono.

 

RADARBEKASI, BEKASI – Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran Baru 2022/2023 mendapat sorotan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono.


Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS ini menyoroti terkait sosialisasi pelaksanaan PPDB 2022 yang masih menyisakan banyak pertanyaan dari para peserta. Sosialisasi bukan hanya terkait informasi penyelenggaraan, tetapi juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) bagi penyelenggara dan calon peserta.

“Termasuk bagaimana cara membuat akun, mengupload dokumen dan seterusnya yang harus diperjelas lagi oleh pihak pengada, yakni dari Disdik dan Telkom serta aplikator,” ungkap ketua komisi yang membidangi pendidikan.


Meskipun informasi semacam tutorial PPDB dalam bentuk video singkat sudah disediakan dalam website resmi PPDB, ujar anggota dewan Dapil Jatiasih-Jatisampurna ini, namun faktanya masih sulit untuk bisa diakses karena beberapa masalah teknis.

“Sebab, tidak semua masyarakat Kota Bekasi memahami dan terbiasa dengan gawai dan teknologi kekinian, sehingga diperlukan panduan-panduan yang lebih praktis dan detail,” paparnya.

Sehingga ke depannya, Daradjat menekankan perlunya peningkatan kualitas ketersediaan fungsi-fungsi support di lokasi lokasi yang mudah diakses masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.

“Termasuk fungsi help desk-nya harus clear, sehingga saat ada yang membutuhkan bantuan bisa segera diberikan pelayanan bantuannya segera,” harap Daradjat.

Backup dan security system dari aplikasi juga harus disiapkan dengan matang. Jangan sampai jika terjadi hal yang tak diinginkan bisa hilang data-data yang ada di server dan menyebabkan proses PPDB ini bisa berantakan,” kritiknya.

Karena sifatnya online, sehingga pengiriman data tentu akan dapat menyebabkan antrian panjang entry data pada server, sehingga Stress Test harus dilakukan untuk memastikan kemampuan server menghadapi serbuan ribuan data data yg dikirim dari para peserta didik sehingga server tidak hang dan corrupt datanya.

Akurasi untuk sistem zonasi masih perlu perbaikan yang harus ditingkatkan, karena diketahui, agar sistem koordinat ini tidak lagi menjadi polemik yang berkepanjangan. Studi dan kajian yang lebih teknis serta fair perlu dimatangkan sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan karena isu ini.

Ke depannya, imbuh Daradjat, PPDB online ini karena melibatkan lintas beberapa dinas (Disdik, Dinsos, Dukcapil, Itko, dan sebagainya) maka sebaiknya dibuatkan semacam Gugus Tugas / Task Force selama pelaksanaannya. Sehingga lebih fokus dan tentunya dengan persiapan yang lebih matang dan waktu yang cukup tidak mepet. Dan fungsi layanan prosesnya bisa lebih memudahkan para calon peserta didik baru tersebut. (rbs)