Tiga Besar Hasil Open Bidding Segera Diumumkan

BERI DUKUNGAN: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) memberi dukungan kepada atlet bulutangkis asal Kabupaten Bekasi di ajang Porprov XIV Jabar 2022, disalah satu Gelanggang Olahraga (Gor) bulutangkis, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, belum lama ini. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, bakal menetapkan peserta lelang jabatan (open bidding) yang masuk tiga besar untuk mengisi kekosongan 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

“Dari Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, semua yang ikut open bidding masuk tiga besar, dan sudah layak jadi kepala OPD. Namun untuk saat ini, tidak seluruhnya terpilih,” kata Dani, Senin (21/11).


Menurutnya, sejumlah tahapan sudah diikuti oleh 108 peserta open bidding sejak awal pendaftaran dibuka. Ada beberapa yang tidak lulus saat seleksi administrasi. Kemudian, dilanjut mengikuti tahapan seleksi rekam jejak, pembuatan makalah, assessment, dan wawancara yang dilakukan oleh Pansel.

Dani menjelaskan, berdasarkan sejumlah tahapan yang sudah dilakukan, cukup objektif, sebab ada beberapa pihak yang dilibatkan sebagai Pansel.


Selanjutnya, bagi peserta open bidding yang masuk tiga besar, akan melakukan tes kesehatan fisik dan kejiwaan. Kenapa tes kejiwaan diperlukan? Ketika menjadi kepala OPD, akan mendapat banyak tekanan dan sejumlah tugas berat.

“Jadi masih ada tes kesehatan. Setelah itu baru wawancara dengan saya,” terang Dani.

Disampaikan Dani, salah satu yang dinilai dari calon kepala OPD, adalah memiliki talenta yang bisa bekerja dengan baik. Termasuk kemampuan pejabat tersebut mengetahui dan menguasai rencana kerja, serta perencanaan yang baik sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berkesinambungan dengan program kerja pemerintah daerah.

Kemudian, lanjut Dani, nantinya juga akan menentukan pilihan untuk bekerjasama dalam tim, dalam mencapai terwujudnya visi misi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Harus bisa diajak kerjasama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi atau bisa memastikan chemistry terbangun dengan baik. Jadi masih ada beberapa tahapan. Belum lagi karena saya Pj bupati yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, maka harus melaporkan kepada Pak Menteri melalui Gubernur Jawa Barat, serta meminta izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” pungkas Dani. (and)