RADARBEKASI.ID, BEKASI – Berbagai peristiwa mewarnai Bekasi sepanjang tahun 2022, mulai dari korupsi, bencana alam, Hingga kriminalitas. Semua pihak mesti berbenah dan mengevaluasi untuk memperbaiki catatan di tahun-tahun berikutnya.
Peristiwa awal tahun yang menggegerkan Bekasi adalah penangkapan eks Walikota Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kabar ini mengejutkan warga Kota Bekasi. Selain Eks Walikota Bekasi, ada beberapa pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang juga ditangkap KPK.
Selain Kota Bekasi, Korupsi juga terdengar di Kabupaten Bekasi. Tercatat ada Kepala Desa (Kades), ketua pengurus koperasi, hingga auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.
Peristiwa lain yang menyedot perhatian publik cukup besar adalah kecelakaan maut, puluhan nyawa menjadi korban peristiwa ini. Peristiwa pertama mengakibatkan 10 korban jiwa, kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dengan pengguna jalan lain di Jalan Raya Alternatif Transyogi, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi akhir bulan Juli 2022.
Keselamatan transportasi semakin menjadi sorotan usai kecelakaan maut kembali terjadi satu bulan berikutnya. Kecelakaan yang merenggut nyawa 10 orang termasuk siswa Sekolah Dasar (SD) tersebut, terjadi di Jalan Raya Sultan Agung, Kecamatan Bekasi Barat.
Pada catatan peristiwa kriminalitas, kejahatan jalanan, tawuran, pembunuhan, hingga pelecehan seksual terjadi di tahun 2022. Pelecehan seksual menjadi catatan penting, lantaran beberapa kali terjadi di lingkungan sekolah.
Sementara, tidak ada bencana alam yang mencolok, meskipun peristiwa klasik yakni banjir tidak absen dirasakan masyarakat di tahun 2022.
Terhadap sederet peristiwa yang terjadi di Kota Bekasi tahun ini, Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto menyebut banyak hal yang belum dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. “Infrastruktur menjadi salah satu konsen kita, termasuk di dalamnya sektor keekonomian,” katanya.
Tahun ini kata Tri, Pemerintah Kota (Pemkot) telah memberikan beberapa tanah untuk dijadikan ruang terbuka hijau kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Sementara terkait dengan dua kecelakaan besar yang menyedot perhatian publik di Kota Bekasi, ia menyebut komunikasi dengan pemerintah pusat harus lebih intens dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan pemerintah pusat, bahwa kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan utama, terjadi akibat mobilisasi kendaraan bertonase besar.
Ia menilai, diperlukan pengaturan khusus jam operasional, disamping dewasa ini keberadaan pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di ruas jalan utama juga harus menjadi bagian yang dievaluasi.”Kemudian harus ada suatu bentuk pengaturan terkait manajemen waktu dan pola pergerakan yang ada,” ungkapnya.
Meskipun tahun 2022 diwarnai berbagai catatan negatif, Pemkot Bekasi menerima penghargaan inovasi penyelenggaraan pemerintahan, hasil kerja seluruh perangkat daerah. Ia menyebut ratusan inovasi yang telah dihasilkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi.
“Hampir 257 inovasi yang telah dihasilkan oleh seluruh stakeholder yang ada di Kota Bekasi, dan kemudian 99 yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.
Karakter Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi catatan penting dalam kasus korupsi yang ada di Kota Bekasi. Sehingga, diharapkan perbaikan integritas dan kualitas SDM kepala daerah hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperbaiki catatan korupsi.
“Kalau saya lihat dari periode berjalan selama tiga tahun lebih ini, memang birokrasi kita perlu pembenahan yang luar biasa, karena mentalitasnya sangat jauh dari ideal,” ungkap Anggota DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.
Meskipun demikian, ia tidak memungkiri ada beberapa figur ASN yang dinilai ideal. Menurut dia, jika ASN yang ia sebut ideal ini di tubuh Pemkot Bekasi mayoritas, Latu berkeyakinan dapat menekan perilaku korup.
Sedangkan pada aspek keselamatan transportasi , Kota Bekasi memiliki tantangan besar sebagai kota lintasan kendaraan dari wilayah DKI Jakarta menuju berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat, dan sekitarnya. Aturan jam operasional dan ruas jalan yang dilalui kendaraan bertonase besar harus dipantau ekstra.
“Kalau misalnya kemarin kendaraan truk-truk besar hanya bisa melewati Rawapanjang dan sekitarnya, berarti itu yang menjadi konsen kita. Yang kedua, jam berapa saja kendaraan tonase besar itu bisa melewati Kota Bekasi, yang pasti mereka tidak boleh melintas di jam-jam sibuk,” tambahnya.
Persoalan pada aspek transportasi lainnya yakni tingkat kemacetan, persoalan ini menjadi tantangan bagi calon kepala daerah berikutnya untuk diselesaikan.
Sementara dari aspek pembangunan, tahun 2022 pembangunan kota mulai digenjot setelah dua tahun terhalang pandemi Covid-19. Meskipun serapan anggaran pembangunan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak maksimal 100 persen sampai menjelang pekan terakhir tahun 2022.
Pada aspek pengendalian banjir, diakui tidak ada bencana banjir yang mencolok tahun ini. Namun, harus diingat bahwa debit air hujan turun tahun 2022, terutama di akhir tahun tidak sebesar tahun 2019 dan 2020 silam, sehingga pekerjaan harus terus dilakukan dengan maksimal.
Pemerataan pembangunan juga menjadi catatan, antara pembangunan di kawasan perumahan dan perkampungan. Komisi II DPRD kota Bekasi meminta Pemkot lebih banyak memperhatikan masyarakat di perkampungan.
“Saya berharap bisa melihat masalah itu semua, bisa mengucurkan anggaran untuk pembebasan lahan, pembangunan sarana publik, agar tidak jadi kesenjangan warga masyarakat kampung dengan perumahan,” terang Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim.
Ia menyebut anggaran lebih besar digelontorkan untuk membangun fasilitas publik di perumahan dibandingkan dengan perkampungan. Tidak tersedianya lahan Fasos Fasum di kawasan perkampungan membuat masyarakat kesulitan setiap kali akan melaksanakan berbagai kegiatan.
Pada aspek keselamatan transportasi, ia memberikan catatan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk ekstra melakukan pengawasan dan sosialisasi keselamatan transportasi, terutama pada aspek pengawasan kelaikan jalan kendaraan.
Sementara pada aspek pencegahan korupsi, Arif menyebut perlu pembentukan kepribadian yang baik pada aparatur penyelenggara pemerintah. Bahkan, ia mengusulkan pembangunan karakter ini dengan pendekatan religius.
“Dan ini perlu juga kerohanian yang cukup ketat terhadap ASN. Artinya Pemerintah Kota Bekasi sebagai penyelenggara penyelenggara pemerintah daerah harus sering juga mengadakan kajian tentang dampak perilaku korupsi,” tambahnya. (Sur)
