RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menolak terlibat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bekasi tahun ajaran 2023/2024 jenjang SD dan SMP, sangat disayangkan oleh sejumlah pihak. Keputusan ini dinilai merugikan BMPS sendiri maupun masyarakat.
Pengamat Pendidikan Kota Bekasi, Tengku Imam Kobul Mohamad Yahya, menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan keputusan BMPS untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan PPDB Kota Bekasi.
“Sebenarnya BMPS memiliki hak untuk itu. Dalam pelaksanaan PPDB juga tidak diwajibkan untuk hal tersebut (terlibat,Red), akan tetapi keputusan tersebut juga sangat disayangkan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (16/5).
Keputusan BMPS tersebut, kata Imam, akan membuat peluang kecurangan dalam pelaksanaan PPDB Kota Bekasi tahun ini semakin besar. Berbeda halnya jika BMPS ikut terlibat dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru oleh pemerintah tersebut.
“Kalau ikut terlibat, mereka (BMPS,Red) kuat untuk berpendapat, karena mereka tahu alur dan juknisnya. Bersuara juga harus ada aturannya yaitu mengetahui juknis yang dijalankan,” ucapnya.
Keputusan untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan PPDB Kota Bekasi, menurut Imam, justru akan membuat BMPS merugi.
“Mereka (BMPS,red) akan merugi. Kalau Disdik tidak ada merugi, karena tidak ada lagi yang woro-woro di dalam,” ucapnya.
BACA JUGA: BMPS Tolak Terlibat PPDB Kota Bekasi
Oleh sebab itu, Imam menyarankan agar BMPS ikut terlibat dalam pelaksanaan PPDB Kota Bekasi. Ia menyebut, sekolah swasta dapat menerima siswa baru dengan jumlah banyak asal dapat meningkatkan kualitasnya.
“Solusinya adalah BMPS harus tetap ikut dengan cara melakukan musyawarah apa yang memang menjadi kendala saat ini. Selain itu swasta juga harus memperbaiki kualitasnya, karena jika kualitas baik maka mereka tidak akan takut untuk kekurangan murid sebab memiliki segmennya masing-masing,” jelasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie, mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, keputusan BMPS Kota Bekasi menjadi langkah yang tidak bijak.
“Memutuskan tidak ikut terlibat (dalam PPDB,Red), karena menurut saya keputusan itu kurang bijak. Karena BMPS juga harus membantu menyampaikan informasi PPDB ini, sebab ada hak anak untuk mengetahui informasi tersebut,” ucapnya.
Eks Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengatakan, BMPS memang memiliki hak atas keputusan untuk tidak terlibat dalam pelaksanan PPDB Kota Bekasi. Akan tetapi, kata Alie, sebaiknya BMPS dapat menilai keputusan yang akan diambil.
“Pertimbangkan dengan baik, jangan sampai merugikan untuk masyarakat. Karena dalam pelaksanaan PPDB peran BMPS juga dibutuhkan, dimana mereka bisa ikut menyampaikan informasi PPDB tersebut kepada siswa yang bersekolah di swasta,” terangnya.
BACA JUGA: Protes PPDB, BMPS Geruduk DPRD
Oleh karena itu, Dewan Pendidikan mendorong BMPS agar tetap ikut terlibat dalam pelaksanaan PPDB Kota Bekasi dalam hal sosialisasi dan pengawasan.
“Bisa dibicarakan lagi agar pelaksanaan PPDB ini dapat kita awasi dan sukseskan bersama. Bicarakan apa yang menjadi kendala setiap tahunnya dan pemerintah dalam hal ini harus memiliki komitmen dari apa yang sudah dibahas secara bersama,” tuturnya.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi dalam setiap tahunnya adalah perihal kuota jumlah siswa. Dimana sekolah swasta selalu tidak memiliki jumlah siswa yang sesuai dengan kuota.
“Ini bisa menjadi bahan pembahasan karena selalu menjadi persoalan setiap tahunnya, mengapa sekolah swasta selalu kekurangan kuota karena jumlah sekolahnya juga banyak dan jumlah lulusannya tidak imbang dengan jumlah sekolah yang ada,” terangnya. (dew)
