RADARBEKASI.ID, BEKASI – Perolehan kursi DPRD DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota dan Kabupaten Bekasi stagnan di dua kursi.
Ya, partai berlambang kabah ini tak mengalami penambahan kursi meski terjadi perubahan komposisi Daerah Pemilihan (Dapil) di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai legendaris ini tak bisa berbicara banyak di Bekasi, mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres), hingga para pemilih (masyarakat) yang dinilai pragmatis.
Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin, mengatakan faktor utama yang menyebabkan partai yang dipimpinnya stagnan di angka dua kursi adalah Pemilu yang berlangsung serentak.
“Dengan Pemilu serentak seperti ini, apabila tidak mempunyai kader yang dicalonkan menjadi presiden maupun wakil presiden, partai tidak akan punya efek ekor jas dari Pilpres,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (27/5/2024).
BACA JUGA: PPP dan PBB Dukung PDI Perjuangan Usung Ade Kuswara jadi Bacabup Bekasi
Terlebih, kata politikus yang akrab disapa Gus Shol, konstituen PPP dengan calon presiden yang diusung tidak beririsan. Diketahui, PPP berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Hanura, dan Perindo, mengusung Pasangan calon (Paslon) 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Kenapa Pemilu serentak itu, kalau partainya tidak mengusung kadernya misalkan nyalon presiden, tidak ada efek ekor jas. Kedua calon yang diusung presidennya harus beririsan ideologinya. Karena PPP itu irisannya ke Paslon 01,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gus Shol yang juga anggota DPRD Kota Bekasi ini menilai, Pemilu 2024 berbicara bukan lagi ideologi, melainkan elektoral.
“Artinya, memilih calon wakil rakyat itu yang bermodal (mempunyai uang). Siapa banyak modal memiliki peluang menang. Sedangkan komposisi Caleg di partainya minim amunisi sehingga tak dapat berbuat banyak,” ungkapnya.
“Caleg PPP ini, mohon maaf ya biasa saja, amunisinya kurang. Itu salah satunya, karena Pemilu kemarin menurut saya yang paling brutal. Orientasinya elektoral, bukan bicara bagaimana nanti ketika jadi (terpilih) programnya apa, itu tidak dilihat oleh masyarakat (pemilih), yang dilihat masyarakat itu uang,” tambahnya.
Maka dari itu dirinya menyarankan agar sistem Pemilu perlu dikaji ulang apakah sistem tertutup atau sistem terbuka seperti sekarang.
“Pemilu sekarang itu seperti yang saya sampaikan dari awal, bicaranya elektoral jadi pemodal yang menang. Kalau Calegnya nggak punya duit, jangan harap menang. Itu yang sekarang kita alami. Misalkan sistem tertutup, orang melihatnya tidak ada pertarungan,” tuturnya.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Bekasi. Pada Pileg 2024, partai legendaris ini hanya mampu mempertahankan kursi yang didapatkan sebelumnya sebanyak dua kursi.
Menurut Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bekasi, Nunung HS, penyebab kursi partainya stagnan adalah ketatnya persaingan. Padahal pada Pileg 2024 ini mereka memasang target tujuh kursi, dengan perhitungan setiap Dapil mampu mendapatkan satu kursi.
“Target kita sebenarnya semua Dapil mendapat satu kursi. Kita sudah berusaha sekuat tenaga di masing-masing Dapil. Walaupun akhirnya kita hanya bisa mempersembahkan dua kursi. Saya tetap mengucapkan alhamdulillah,” ucapnya. (pra)
