Berita Bekasi Nomor Satu

DPW PKS Jawa Barat Beri Kebebasan Pengurus Tingkat Daerah dalam Merajut Koalisi Pilkada

ILUSTRASI: Simpatisan dan kader PKS berkumpul mengikuti di Rapat Umum Terbuka (RUT) di Lapangan Multiguna Bekasi Timur pada saat tahapan Pemilu 2024. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI  

RADARBEKASI.ID, BEKASI –  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat memberi kebebasan kepada pengurus di tingkat daerah kota maupun kabupaten dalam merajut koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Namun, pengurus di tingkat DPC diminta mengkalkulasi peluang menang sebelum memutuskan berkoalisi.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, partai yang identik dengan warna oranye ini merajut koalisi dengan DPC PDI Perjuangan, untuk menyokong Ade Kuswara Kunang, sebagai bakal calon Bupati Bekasi. Keputusan untuk merajut koalisi bersama mantan pesaing itu terjadi, setelah DPD PKS mendapat ruang untuk menyokong kadernya sebagai pendamping calon bupati dari PDI Perjuangan tersebut.

“Kalau misalkan ada chemistry dengan PDIP, silahkan analisa bagaimana kajiannya, memungkinkan menang apa tidak, dan segala macam,” ujar Ketua Satgas Pemenangan Pilgub dan Pilkada se-Jawa Barat, Iwan Suryawan, kepada Radar Bekasi.

Dalam hal ini, Iwan memastikan, pengurus di tingkat provinsi sudah mengeluarkan instruksi untuk pengurus di tingkat kabupaten dan kota  membuka ruang seluas-luasnya kepada semua partai politik. Pasalnya, tidak ada instruksi khusus harus merajut koalisi dengan partai apa. Tentu nanti apabila sudah ada kecocokan, DPW akan melaporkan itu ke DPP.

BACA JUGA: Partai Buruh “Ngotot” Dorong Asep Surya Atmaja Dampingi Ade Kuswara, PKS Tak Khawatir

“Kalau ternyata sudah cocok dengan PDIP, kita segera sampaikan ke DPP, bahwa ini cocoknya dengan ini. Gimana, oke. Yaudah ikutin dari perintah itu,” katanya.

Politisi yang mengemban jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengaku, sudah mendapat laporan perihal koalisi yang terjalin di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, informasi dari tingkat kabupaten dan kota memang rutin disampaikan perkembangannya. Rajutan komunikasi ini juga sedang berjalan di tingkat provinsi.

“Prinsipnya, komunikasi politik yang dilakukan untuk Pilkada, baik Pilgub, Pilbup, maupun Pilwakot, dilakukan seluas-luasnya. Baik itu komunikasi dan berinteraksi dengan semua partai, termasuk kami di provinsi juga berkomunikasi, baik dengan PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan NasDem. Jadi kami membuka ruang seluas-luasnya sambil ketemu kliknya,” katanya. (pra)

 

 


Solverwp- WordPress Theme and Plugin