RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi mengajak seluruh masyarakat untuk menolak segala bentuk kecurangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Komitmen ini diserukan dengan menggalakan aksi pembunuhan cap lima jari pada Deklarasi Pengawasan Partisipatif saat Car Free Day di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, Minggu (1/9).
Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fatia, mengatakan kegiatan tersebut sebagai wadah sosialisasi Bawaslu untuk menciptakan Pilkada 2024 yang damai dan berintegritas.
“Kita berkomitmen bersama dengan masyarakat, tentunya dibantu pengawasan partisipatif untuk menciptakan pilkada yang damai, aman, berintegritas, dan sportif,” ucap Vidya.
BACA JUGA: Bawaslu Bekasi Cermati Pengawasan Tahap Pendaftaran Paslon Kepala Daerah
Vidya berharap, kepada tiga pasangan calon yang nantinya akan ditetapkan oleh KPU pada 22 September 2024, bisa berkompetisi secara baik dan santun.
“Silakan berpolitiklah yang sehat, yang tentunya juga tidak menggunakan politisasi SARA, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan kampanye hitam (black campaing),” jelas dia.
Sehingga kata dia, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, berintegritas, dan sportif.
Acara Deklarasi Pengawasan Partisipatif juga dihadiri pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Tampak hadir pula Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad, menekankan terkait indikator suksesnya Pemilu ada tiga.
“Ada tiga indikator suksesnya Pemilu, pertama partisipasi pemilih yang tinggi, kedua tidak ada konflik yang merusak persatuan, dan ketiga pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan, untuk itu saya meminta dukungan kepada seluruh pihak untuk bersama mensukseskan pesta demokrasi tahun ini dalam memilih Kepala Daerah yang menentukan arah pembangunan Kota Bekasi 5 tahun ke depan,” tegasnya.
Selain mensukseskan Pilkada, dirinya berharap agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga dengan menciptakan Pilkada yang kondusif tanpa adanya perpecahan.
“Perbedaan pilihan tentu boleh, karena itu merupakan hak setiap orang untuk memilih calon kebanggaannya yang tentu memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang jujur dan amanah,” ucap dia.
“Namun penting untuk tidak memaksakan pilihan satu sama lain, biarkan masing-masing memilih, karena tugas kita adalah untuk tetap menjaga kerukunan antar warga dan keutuhan NKRI dengan tidak menimbulkan konflik yang dapat melukai satu sama lain,” pungkasnya. (rez)
