Berita Bekasi Nomor Satu

Delapan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi Ikuti Bimtek Ketahanan Pangan  

FOTO BERSAMA: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra saat mengikuti agenda bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Delapan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat.

Bimtek tersebut mengusung tema ketahanan pangan. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu digelar di Hotel Grand Travello, Kota Bekasi.

“Hadir semuanya (delapan anggota dewan), dan anggota DPRD se-Provinsi Jawa Barat pun diabsen alhamdulillah hadir semua,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Senin (8/6).

Agenda tersebut juga dihadiri sekitar 15 anggota DPR RI asal Jawa Barat, pimpinan daerah dari Partai Gerindra, anggota DPRD Provinsi, serta sekitar 200 anggota DPRD se-Jawa Barat. Kegiatan turut dihadiri jajaran pimpinan dan pengurus DPP Partai Gerindra.

Pria yang akrab disapa Iwang ini mengatakan, Bimtek tersebut merupakan agenda rutin DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan kali ini, fokus utama diarahkan pada penguatan konsep ketahanan pangan di setiap daerah.

“Semangatnya adalah bagaimana DPRD ini bisa dan juga para pimpinan daerah dari Gerindra bisa sama-sama menjaga akselerasi dan menciptakan program ketahanan pangan di masing-masing daerahnya,” ucapnya.

FOTO BERSAMA: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra saat mengikuti agenda bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. FOTO: ISTIMEWA

Ia menambahkan, di Kabupaten Bekasi, partai belum memiliki perwakilan di eksekutif. Karena itu, DPRD diharapkan dapat mendorong Kabupaten Bekasi menjadi salah satu lumbung pangan daerah melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada petani.

Bentuk keberpihakan tersebut tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada penyediaan fasilitas bagi petani. Tidak hanya petani sawah, tetapi juga peternak serta sektor perikanan, telur, dan sayuran.

“Jadi konteksnya ketahanan pangan ini bisa menjadi bagian penting di setiap daerah dan menjadi solusi di lumbung pangan di provinsi Jawa Barat. Karena DPRD ini bukan pelaksana kegiatan, tapi cukup pada keberpihakan anggaran dan pengawasan saja terkait program ketahanan pangan yang memang ada di setiap daerah masing-masing,” jelasnya. (adv/pra)