RADARBEKASI.ID, BEKASI — DPRD Kabupaten Bekasi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera merampungkan penyesuaian Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Langkah itu dinilai mendesak agar proyek infrastruktur yang dibiayai APBD 2026 dapat segera berjalan.
Sejumlah proyek pembangunan hingga kini belum bergerak karena pemerintah daerah masih menyesuaikan biaya konstruksi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, nilai anggaran yang telah disusun sebelumnya dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.
“TAPD harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian harga satuan pekerjaan,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi, Nuryasin Suparmin.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu mengatakan percepatan penyesuaian AHSP penting dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan maupun pelaksana proyek.
“Supaya tidak ada yang dirugikan, masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dan pengerjaannya juga berjalan efektif. Karena itu penyesuaian harus segera dilakukan,” katanya.
Menurut Nuryasin, tanpa penyesuaian harga satuan pekerjaan, sejumlah kontraktor berpotensi enggan mengikuti tender proyek pemerintah. Mereka khawatir mengalami kerugian akibat melonjaknya harga material dan biaya operasional.
Selain itu, kontraktor juga menghadapi risiko persoalan hukum apabila terjadi pengurangan spesifikasi maupun volume pekerjaan akibat kenaikan harga yang tidak diimbangi penyesuaian anggaran.
“Khawatir menjadi temuan jika spesifikasi atau volume pekerjaan berkurang, sementara harga material terus naik. Dengan adanya penyesuaian melalui TAPD, ada kepastian sehingga semuanya bisa berjalan sesuai aturan,” tuturnya
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan masyarakat belum merasakan manfaat pembangunan.
“Masyarakat belum merasakan dampak dari pembangunan yang ada,” ujar Ade.
Ade mengatakan pemerintah daerah sebelumnya menargetkan pembangunan mulai berjalan pada termin kedua. Namun rencana tersebut tertunda karena adanya penyesuaian anggaran akibat kenaikan BBM.
“Kenaikan BBM masih bisa dipahami. Tapi memasuki termin ketiga, pembangunan tidak boleh terus tertunda. Pertengahan tahun seharusnya sudah terlihat progres,” ujarnya.
Ade menegaskan DPRD akan terus memanggil perangkat daerah terkait untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana. (pra)
