RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengeluaran warga Kota Bekasi justru menyusut di tengah pola konsumsi yang secara teori mencerminkan tingkat kesejahteraan perkotaan.
Data BPS menunjukkan, pengeluaran per kapita masyarakat Bekasi pada 2025 turun lebih dari Rp300 ribu per bulan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dihimpun redaksi Radar Bekasi dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bekasi pada 2025 tercatat Rp3,04 juta per bulan. Angka itu turun dari Rp3,35 juta pada tahun sebelumnya.
Dari total pengeluaran tersebut, sekitar Rp1,2 juta atau 39,5 persen digunakan untuk kebutuhan makanan. Sementara Rp1,84 juta atau 60,5 persen dialokasikan untuk kebutuhan bukan makanan.
Data dalam Statistik Kota Bekasi 2026 yang dirilis BPS pada awal tahun juga menunjukkan tren serupa. Pengeluaran per kapita sebulan tercatat Rp2,83 juta, turun dari Rp3,13 juta pada tahun sebelumnya.
Dalam data tersebut, kebutuhan bukan makanan masih mendominasi dengan porsi 60,11 persen atau sekitar Rp1,9 juta. Sedangkan pengeluaran untuk makanan berada di kisaran Rp1,2 juta per bulan.
Porsi belanja bukan makanan yang lebih besar sebenarnya merupakan pola lazim di wilayah perkotaan. Dalam teori ekonomi, kondisi itu dikenal melalui hukum Engel. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, secara umum porsi pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan makanan semakin kecil.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mulia Pratama, Andi Muhammad Sadli mengatakan, komposisi belanja masyarakat Bekasi tersebut masih mencerminkan karakter konsumsi masyarakat perkotaan.
“Kaitan dengan proporsi pengeluaran makanan lebih besar dari makanan, itu sebetulnya pola yang lazim di kota-kota besar. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, secara umum proporsi pendapatan yang digunakan untuk makanan semakin kecil,” ungkap Andi, Minggu (30/8).
Namun, turunnya nominal pengeluaran per kapita menurut Andi tetap perlu dicermati. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai pendapatan masyarakat, inflasi, tingkat pengangguran hingga besaran upah.
Meski demikian, penurunan pengeluaran tidak serta-merta dapat diartikan sebagai memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Ada kemungkinan warga justru menahan konsumsi karena lebih berhati-hati menghadapi ketidakpastian ekonomi dan berbagai informasi mengenai kondisi sosial-politik maupun kebijakan pemerintah.
“Saya melihatnya itu karena ada kehati-hatian masyarakat. Mereka melihat fenomena, misalnya keadaan politik atau karena melihat informasi di media sosial, bisa juga terpengaruh di situ,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah indikator sosial ekonomi Kota Bekasi, seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan, disebut menunjukkan tren penurunan. Karena itu, diperlukan pembacaan yang lebih komprehensif sebelum menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat mengalami pelemahan.
Andi menilai pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah untuk mendorong kembali konsumsi masyarakat. Salah satunya memberikan kepastian terhadap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga, termasuk distribusi barang subsidi berbasis desil.
Pemerintah juga dinilai perlu mempercepat pembukaan lapangan pekerjaan dan menjaga stabilitas harga. Langkah tersebut penting terutama jika penurunan pengeluaran terjadi karena masyarakat harus mengurangi konsumsi akibat kenaikan harga barang.
Kelompok kelas menengah juga dinilai perlu mendapat perhatian. Sebab, kelompok tersebut memiliki peran besar dalam menopang aktivitas konsumsi sekaligus perputaran ekonomi daerah.
“Saya kira kalau itu dilakukan pengeluaran per kapita akan signifikan naik, karena di ekonomi itu apa yang kita keluarkan adalah pendapatan kita. Jadi kalau pengeluaran saya naik maka pendapatan saya naik, sederhananya seperti itu,” tambahnya.
Gambaran berbeda datang dari lapangan. Sejumlah pedagang kecil mengaku penurunan aktivitas belanja masyarakat mulai terasa dalam beberapa tahun terakhir.
Veronika, 32, pedagang sayur di Jalan Mohammad Yamin, mengaku jumlah pembelinya terus menurun. Kondisi tersebut membuat pendapatannya ikut tertekan.
“Sepi, sudah dua tahun terakhir kan sepi. Sepinya parah banget, cari uang Rp10 ribu saja susah,” katanya.
Tekanan pendapatan bahkan membuat Veronika harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang tidak menentu membuat utang lama kerap ditutup dengan pendapatan ketika dagangan sedang ramai.
“Gali lubang tutup lubang. Kalau lagi ramai kita bayar, kalau lagi sepi kita terima nasib, utangnya banyak. Jadi ya kadang diomelin orang terima saja, harus bagaimana? Kita mau ngadu ke siapa?” keluhnya.
Dia berharap pemerintah tidak hanya melihat angka statistik, tetapi juga memperhatikan kondisi pedagang kecil yang menghadapi langsung perubahan daya beli masyarakat.
“Sehari-hari saya berdagang sayur di Jalan Mohammad Yamin,” pungkasnya. (sur)
