Berita Bekasi Nomor Satu
Bisnis  

BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang Bersama Komisi IX DPR RI Dorong Pekerja Mandiri Siapkan Masa Tua Sejak Masih Produktif

Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang foto bersama dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, serta peserta saat kegiatan literasi keuangan rangkaian Harpelnas dan Bulan Literasi Keuangan 2026, Jumat (11/9/2026).

RADARBEKASI.ID, BEKASI – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Cikarang mendorong pekerja mandiri atau Bukan Penerima Upah (BPU) mulai mempersiapkan masa tua sejak masih produktif. Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan literasi keuangan bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Yayasan Islam Azzhahiriyah, Kampung Bleker, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) dan Bulan Literasi Keuangan 2026.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Cikarang, Muhyiddin Dj, mengatakan kegiatan ini secara khusus memberikan pemahaman mengenai pentingnya Program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja BPU sebagai bagian dari persiapan finansial ketika memasuki masa tidak produktif.

“Pekerja mandiri juga harus mulai memikirkan bagaimana kehidupannya ketika suatu saat sudah tidak lagi produktif bekerja. Selama masih memiliki penghasilan, masa tua perlu dipersiapkan. Salah satunya melalui kepesertaan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Indhy-sapaan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Cikarang.

Menurut Indhy, perlindungan pekerja mandiri memiliki tantangan berbeda dibandingkan pekerja formal. Pekerja BPU umumnya tidak memiliki pemberi kerja yang membantu mengurus kepesertaan jaminan sosial. Karena itu, kesadaran untuk melindungi diri dan mempersiapkan masa depan harus tumbuh dari pekerja itu sendiri.

Kondisi tersebut menjadi penting mengingat jumlah pekerja informal di Indonesia cukup besar. Dari sekitar 148,19 juta penduduk yang bekerja, sekitar 87,88 juta di antaranya merupakan pekerja informal. Besarnya jumlah tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

JHT Bukan Sekadar Tabungan

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat Program JHT. Program ini memberikan manfaat berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indhy mengatakan JHT perlu dipandang sebagai bagian dari perencanaan finansial jangka panjang, bukan sekadar tabungan yang baru dipikirkan ketika memasuki usia tua.

“Jangan menunggu usia tua untuk mulai memikirkan hari tua. Justru ketika masih produktif dan memiliki penghasilan, kita harus mulai mempersiapkannya. Semakin konsisten kita mempersiapkan sejak dini, semakin baik bekal yang kita miliki ketika kemampuan bekerja mulai berkurang,” jelasnya.

Literasi tersebut menjadi penting karena manfaat JHT berupa akumulasi iuran dan hasil pengembangan, sehingga kesinambungan kepesertaan menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan manfaat yang akan diterima peserta. Materi literasi BPJS Ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa semakin lama menabung, semakin optimal manfaat JHT yang dapat diperoleh.

Kolaborasi Memperluas Pemahaman Masyarakat

Kehadiran Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya bersama meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Indhy, sinergi dengan berbagai stakeholder diperlukan agar edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau semakin banyak kelompok pekerja, termasuk masyarakat yang bekerja secara mandiri.

“Kami mengapresiasi dukungan Ibu Putih Sari sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dalam kegiatan ini. Kolaborasi seperti ini sangat penting karena tantangan kita bukan hanya bagaimana pekerja menjadi peserta, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar memahami manfaat perlindungan dan menyadari bahwa jaminan sosial merupakan kebutuhan,” kata Indhy.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi dan dialog dengan masyarakat. Peserta mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai manfaat program serta pentingnya menjaga keberlanjutan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian dari Hari Pelanggan Nasional

Kegiatan literasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Pelanggan Nasional 2026 yang mengusung tema “Proaktif Melayani, Memberdayakan Secara Berkelanjutan dan Menciptakan Nilai yang Melampaui Perlindungan.”

Rangkaian Harpelnas BPJS Ketenagakerjaan tahun ini diarahkan pada tiga pilar, yakni Melayani, Melindungi, dan Memberdayakan (3M). Pada aspek perlindungan, kegiatan diarahkan untuk memperluas kepesertaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaksanaan literasi pada 11 September 2026 tersebut juga menjadi bagian dari Bulan Literasi Keuangan 2026. Kegiatan literasi menyasar berbagai kelompok, mulai dari karyawan perusahaan, pekerja informal, masyarakat umum, mahasiswa hingga pelajar.

Indhy berharap kegiatan tersebut dapat membangun kesadaran bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya dibutuhkan ketika risiko terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan kehidupan pekerja dalam jangka panjang.

“Pesan yang ingin kami sampaikan sederhana, masa tua yang lebih tenang harus dipersiapkan sejak hari ini. BPJS Ketenagakerjaan ingin terus hadir mendampingi pekerja, bukan hanya ketika mereka mengalami risiko, tetapi sejak mereka produktif bekerja sampai nantinya memasuki masa tua,” tutup Indhy. (oke)