RADAR BEKASI.ID, JAKARTA – Secara matematis, gagasan Presiden Prabowo Subianto supaya biaya pendidikan gratis dari SD hingga kuliah bisa terlaksana. Sebab, kebutuhan anggarannya masih di bawah anggaran pendidikan.
Menurut kalkulasi Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, kebutuhan biaya pendidikan dari jenjang SD sampai sarjana, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta, sekitar Rp 569 triliun.
“Sementara itu, anggaran pendidikan di RAPBN 2027 diusulkan Rp 820 triliun,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (21/9).
Namun, persoalannya, dana pendidikan itu masih disunat untuk biaya MBG. “Di dalam RAPBN 2027, anggaran MBG Rp 240 triliun masih diambil dari dana pendidikan,” katanya.
BACA JUGA : Pilkades Bekasi 2026 Memanas, Banyak Petahana Tumbang, Ini Penyebabnya
Ubaid menyebut, pidato Prabowo soal sekolah hingga kuliah gratis dalam perayaan ulang tahun Partai Amanat Nasional pada Jumat (18/9) malam lalu itu sebenarnya kurang tepat. Sebab, dalam praktiknya, sekolah di lembaga pendidikan negeri sekarang sudah gratis.
Jadi, pekerjaan pemerintah pusat saat ini untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah menggratiskan SD-SMP swasta. “Apalagi, itu sudah jadi putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tahun lalu,” katanya.
Untuk kuliah gratis, Ubaid menyebut masih jadi PR (pekerjaan rumah) besar pemerintah. Dia menyinggung fenomena banyaknya calon mahasiswa yang tidak melanjutkan pendaftaran meski sudah dinyatakan diterima.
“Mereka memilih batal jadi mahasiswa karena dikenakan uang kuliah tunggal tinggi,” katanya.
Ubaid juga menyoroti upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) berubah status menjadi PTN Berbadan Hukum (PTN BH). Padahal, biaya pendidikan di PTN BH jadi lebih mahal. Sebab, meskipun masih mendapatkan sedikit kucuran APBN, PTN BH dituntut untuk mencari sumber pendanaan sendiri.
Jurus kilat yang dipakai adalah menaikkan beban biaya kuliah. Jadi, di mata Ubaid, kebijakan perubahan status PTN BH itu berlawanan dengan pidato Prabowo supaya kuliah di kampus negeri bisa gratis.
Di bagian lain, Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menyambut positif pidato presiden terkait sekolah-kuliah gratis di lembaga pendidikan negeri. Kemenag saat ini mengelola madrasah dan kampus keagamaan negeri maupun swasta.
“Itu kabar baik bagi dunia pendidikan,” katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman Kemenag dengan Save the Children Indonesia di Jakarta (21/9).
Saat ini pun, lanjutnya, sebenarnya pendidikan dasar menengah sudah hampir gratis. “Negara sudah hadir dengan program BOS (bantuan operasional sekolah, Red),” jelasnya.
Untuk itu, Kamaruddin berharap kondisi fiskal Indonesia mampu untuk membiayainya. Dia juga menduga kalau pembahasan lintas kementerian mengenai ide presiden itu akan segera dikebut. (wan/ttg)
