RADARBEKASI.ID, BEKASI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram.
Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis fatwa MUI, dikutip Senin (9/11/2026).
Dalam ketentuan umumnya, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
MUI juga menjelaskan nikotin merupakan senyawa alkaloid yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf. Zat tersebut bersifat adiktif dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan.
Pada bagian hukum, terdapat tiga ketentuan utama yang ditetapkan MUI. Pertama, penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
Kedua, larangan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah vape menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI turut mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.
Sejumlah kementerian dan lembaga turut menjadi sasaran rekomendasi tersebut. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum. Kementerian Perindustrian juga direkomendasikan melarang izin industri vape.
MUI turut meminta Kementerian Keuangan menyusun kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan peredaran produk berbahaya.
Di sisi penegakan hukum, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape. Penindakan juga perlu dilakukan terhadap penyalahgunaan perangkat tersebut untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MUI juga mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum haram penggunaan vape serta risiko kesehatannya.
Masyarakat pun diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin. (jpc)
