RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Bekasi nampaknya akan mendengar beragam persoalan di tengah masyarakat jika rencana berkantor di lingkungan RW benar-benar dilaksanakan mulai 2027. Mulai dari isu sosial, ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur.
Prioritas persoalan yang mendesak untuk diselesaikan berbeda-beda di tiap wilayah. Momentum kehadiran kepala daerah diharapkan bisa mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan tersebut.
Persoalan pertama yang mendasar di beberapa RW adalah belum adanya kantor sekretariat. Seperti di RW 04, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, pelayanan selama ini dilakukan di rumah pribadi ketua RW ataupun lahan kosong milik warga.
Ketua RW 04, Hendi, menyampaikan bahwa ketersediaan lahan menjadi persoalan utama terkait sekretariat. Dana RW Rp100 juta tahun lalu sedianya bisa digunakan untuk membangun sekretariat, namun hal itu belum bisa dilakukan karena terkendala lahan fasos fasum.
“Terkait dengan kantor RW, karena kita lingkupnya perkampungan, salah satu yang menjadi kendala sekretariat RW itu adalah lahan yang memang tidak ada, hampir seluruhnya bisa dikatakan itu lahan milik pribadi,” katanya.
Situasi yang sama juga terjadi di enam RT yang ada di lingkungannya. Hingga saat ini, belum ada yang memiliki sekretariat. Kondisi ini membuat pelayanan dilakukan di rumah pribadinya sebagai ketua RW. Ia juga mesti menyiapkan ruangan di rumahnya untuk menyimpan barang-barang inventaris RW.
Kegiatan Posyandu di masing-masing RT dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan kosong milik warga. Sedangkan untuk kegiatan Posbindu di RW 04, selama ini memanfaatkan ruang kosong yang ada di salah satu klinik swasta.
Selain sekretariat, infrastruktur lain menjadi salah satu isu yang nanti akan didengar langsung oleh Wali Kota Bekasi saat berkantor di lingkungan RW 04. Salah satunya drainase yang dinilai paling krusial.
“Drainase itu menjadi persoalan yang sangat krusial di wilayah kita. Memang beberapa kali sudah ada yang dikerjakan termasuk oleh BKM, sebelumnya juga persoalan Kali Beringin itu sudah disikapi, tapi masih banyak juga PR-PR,” ungkapnya.
Kebutuhan-kebutuhan di lingkungan sudah kerap kali diusulkan, contohnya melalui forum Musrenbang, namun belum semua bisa terealisasi. Kehadiran wali kota diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan di lingkungan.
Contohnya normalisasi Kali Beringin. Wali Kota Bekasi sempat berkunjung ke lingkungan warga di sekitar Kali Beringin dan menyampaikan langsung akan dilakukan penataan, sebelum akhirnya dilakukan normalisasi.
“Saya secara pribadi sebagai ketua RW 04 Kranji mendukung apa yang memang menjadi program Wali Kota hari ini. Tapi catatan saya sebagai ketua RW, ketika wali kota hadir itu menjadi solusi kongkrit, memberikan Impact yang nyata,” tambahnya.
Sedikit berbeda, meskipun berada di wilayah perkampungan atau nonperumahan, RW 05 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, telah memiliki sekretariat. Selain untuk RW, bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 28 meter persegi itu digunakan sebagai sekretariat bersama dengan Posyandu, Posbindu, hingga Karang Taruna.
Ketua RW 05, Cecep Supriyadi, menilai kehadiran wali kota di lingkungan akan mendapat sambutan positif dari warga.
“Kita belum tahu programnya seperti apa, berkantor atau keliling wilayah, tapi kita setuju kalau pak wali akan berkantor di RW, dan sambutan masyarakat pasti bagus,” ungkapnya.
Menurutnya, banyak hal yang bisa didengar langsung dari warga saat wali kota berada di lingkungan RW.
“Supaya problematika kita di lapangan itu diketahui persis, bukan hanya kata orang-orang,” ucapnya.
Belakangan ini isu yang menjadi perhatian warga diantaranya persoalan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), banyak warga yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ini.
“Isu belakangan ini mengenai desil,” katanya.
Isu lain yang utama di lingkungan non perumahan adalah infrastruktur, seperti jalan lingkungan dan saluran air. Berikutnya pendidikan, menyangkut Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dimana daya tampung SMPN yang ada di Kelurahan Duren Jaya saat ini masih terpaut jauh dengan jumlah lulusan SD sederajat tiap tahunnya.
Kondisi lebih baik ada di lingkungan RW yang berada di perumahan. Selain sekretariat RW, jalan lingkungan juga dinilai telah dalam kondisi yang cukup baik.
“Kalau 18 so far sejauh ini tidak ada isu, jalan lingkungan sudah cor, sudah bagus,” kata Ketua RW 18, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Zulkhairi.
Zulkhiairi menggambarkan fasilitas di lingkungan seperti lapangan saat ini kondisinya sudah semakin baik, beberapa titik di lingkungan juga dimanfaatkan untuk infrastruktur untuk keamanan lingkungan. Saat ini CCTV telah terpasang di beberapa titik, hasil dari dana RW 100 juta tahun sebelumnya.
Uang tersebut tidak hanya untuk keperluan RW kata dia, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan di tingkat RT.
“Itu kita gunakan untuk membangun RW kita, kita berikan ke RT, sebelumnya kita rapatkan RT butuhnya apa. Tahun lalu mereka membutuhkan speaker untuk mendukung kegiatan-kegiatan warga, tahun ini kursi, itu semua kita rapatkan,” ungkapnya.
Namun demikian, bukan berarti sudah tidak ada persoalan lingkungan RW ini. Zulkhairi menyampaikan pihaknya bersama dengan beberapa RW disekitar akan berkomunikasi secara intens untuk mencegah banjir yang berpotensi membuat salah satu ruas jalan di lingkungan mereka tergenang akibat pendangkalan saluran air.
“Karena nanti kalau curah hujan tinggi itu kita antisipasi agar Jalan Kusuma Raya ini tidak tergenang,” tambahnya.
Meski infrastruktur lingkungan dinilai sudah cukup baik, ia menilai kehadiran wali kota di lingkungan RW tetap diperlukan oleh pengurus lingkungan maupun masyarakat.
Dalam momentum itu menurutnya, pengurus lingkungan khususnya dapat menyampaikan rencana pembangunan di lingkungan. (sur)
