RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi menyinggung etika politik partai rekan koalisi pendukung Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja pada Pilkada 2024.
Pengurus partai berlambang banteng moncong putih itu merasa tidak dihormati oleh rekan koalisi. Hal ini menyusul adanya partai mulai memunculkan nama untuk mengisi posisi wakil bupati di tengah proses hukum yang menjerat Ade Kuswara Kunang selaku bupati nonaktif serta pimpinan PDIP.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, mengibaratkan langkah rekan partai koalisi seperti membicarakan pembagian harta sebelum 40 hari orang meninggal dunia.
“Mohon maaf nih, orang meninggal saja ada yasinan 40 hari. Ini 40 hari saja belum, udah langsung ngomongin wakil bupati,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (14/10/2026).
“Sama kalau orang meninggal, 40 hari saja belum sudah ngomongin harta, kan enggak bagus. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman,” sambung pria yang akrab disapa Jio itu.
Menurut Jio, Indonesia merupakan negara Pancasila yang menjunjung etika politik. Nilai tersebut, kata dia, tercermin dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: Partai Buruh Kabupaten Bekasi Munculkan Sarino Kandidat Wabup
Ia menilai, partai politik harus mengedepankan etika dalam berpolitik. Tujuannya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, bukan sekadar memperebutkan kekuasaan.
Jio mengatakan, partainya menghargai berbagai usulan yang muncul. Namun, ia mengingatkan bahwa kemenangan pasangan Ade-Asep merupakan hasil dukungan seluruh partai koalisi, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Menurutnya, pasangan Ade-Asep tidak akan terbentuk tanpa dukungan masing-masing partai tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh pihak tetap menjaga kebersamaan dan etika politik dalam menyikapi kekosongan kursi wakil bupati.
Jio membantah kabar yang menyebut PDI Perjuangan telah memunculkan nama untuk mengisi posisi tersebut. Ia menegaskan, partainya belum membahas calon wakil bupati yang akan mendampingi Asep Surya Atmaja jika menjadi bupati definitif.
Di sisi lain, Jio menyoroti langkah Partai Buruh dan PPP yang mulai memunculkan nama kader untuk mengisi posisi wakil bupati. Ia mengingatkan, sikap tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan koalisi pada Pilkada 2029.
“Kalau misalnya Partai Buruh tetap mengusulkan nama, jangan sampai koalisi berhenti di sini saja. Kan Partai Buruh sudah mengusung Asep, politik ke depan masih jauh,” tegasnya.
Jio menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menuding Partai Buruh berambisi merebut kekuasaan. Ia hanya mengingatkan pentingnya etika politik dan kerja sama antarpihak.
“Bukan saya beranggapan Partai Buruh mau maruk. Tapi ada yang namanya etika politik, apakah Partai Buruh ke depan bisa tanpa PDI Perjuangan? kan enggak bisa mencalonkan,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam koalisi Pilkada 2024, Partai Buruh, PPP, dan PBB mendukung Asep Surya Atmaja sebagai calon wakil bupati. Sementara itu, PDI Perjuangan mengusung Ade Kuswara Kunang sebagai calon bupati.
Setelah Ade tersandung kasus hukum dan Asep menjabat bupati, Jio menilai posisi wakil bupati semestinya menjadi bagian yang diperjuangkan PDI Perjuangan.
“Ketika sekarang dokter Asep menjadi bupati, secara umumnya jatahnya PDI Perjuangan. Karena Partai Buruh, PPP, dan PBB, sudah di dokter Asep, bukan di wakil lagi, mereka sudah punya bupati. Sekarang wakil bupati dari kader PDI Perjuangan,” jelasnya.
Meski demikian, Jio mengaku partainya tidak khawatir apabila partai koalisi lain tetap mengusulkan kader masing-masing. Ia menegaskan, PDI Perjuangan lebih memilih berfokus pada kepentingan masyarakat.
“Bagi PDI Perjuangan tidak ada kekhawatiran ketika partai koalisi ngotot untuk mengusung kadernya, karena bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana fokus bekerja untuk masyarakat,” jelasnya.
Hingga kini, kata Jio, partai-partai koalisi belum menggelar rapat untuk membahas pengisian posisi wakil bupati. Ia meminta semua pihak memberi ruang kepada Asep untuk menjalankan tugasnya saat ini sebagai Plt bupati.
“Biarkan dokter Asep kerja dulu, fokus. Kita tunggu Pak Bupati rapat bareng, maunya seperti apa koalisi ke depan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah mengintervensi pemerintahan Ade-Asep selama keduanya menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Menurut Jio, partainya hanya mengantarkan pasangan tersebut melalui proses politik dan tetap menjalankan tugas untuk masyarakat.
“Kami hanya mengantarkan saja, PDI Perjuangan tetap bekerja untuk rakyat. Kita enggak menekankan untuk ini, itu, atau bagi-bagi jatah proyek, kami tidak ada intervensi,” pungkasnya. (pra)
