RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tingginya keberagaman etnis di Kabupaten Bekasi menuntut langkah nyata untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Guna mengantisipasi potensi konflik horizontal, jajaran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bekasi menggelar dialog dan sosialisasi kebangsaan bersama Komunitas Nusa Tenggara Timur (NTT) Flobamora di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Rabu (14/10/2026).
Ketua FPK Kabupaten Bekasi, KH Akhmad Ghufron, mengatakan kegiatan tersebut penting mengingat Kabupaten Bekasi menjadi magnet migrasi warga dari berbagai pelosok Nusantara. Menurutnya, seluruh suku bangsa yang mendiami Indonesia memiliki kedudukan dan hak yang setara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kemerdekaan Indonesia ini milik semua suku dan etnis. Sahamnya suku NTT sama dengan sahamnya orang Jawa, Sunda, atau Ambon. Oleh karena itu harus ada kesetaraan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, demi utuhnya NKRI,” papar KH. Akmad, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, FPK memiliki tiga fungsi utama di tengah masyarakat. Pertama, menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
Kedua, menampung aspirasi masyarakat dari berbagai etnis dan suku, termasuk jika terjadi kriminalisasi atau pembatasan kesempatan dan pelayanan.
Karena itu, ia mendorong terciptanya kohesi sosial dan budaya melalui interaksi sehari-hari serta sikap saling menghargai kebudayaan masing-masing etnis.
“Dan fungsi FPK yang ketiga adalah fungsi untuk menyelesaikan masalah atau konflik horizontal antar etnis dan suku yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi,” tuturnya.
Dukungan terhadap upaya tersebut juga datang dari komunitas dan pemerintah desa setempat. Pembina Rohani Komunitas NTT Flobamora, Zkarias Feoh, menilai kehadiran FPK dapat membuka ruang dialog bagi ribuan anggota komunitasnya di Kabupaten Bekasi.
“Para tokoh dan ketua dari Komunitas NTT Flobamora rutin mengadakan pertemuan dan forum rembuk, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan serta toleransi dengan etnis yang lain,” ungkap Zkarias.
Terpisah, Kepala Desa Cibatu terpilih periode 2026–2034, Ranta, menilai pembentukan kepengurusan FPK hingga tingkat desa sangat penting mengingat wilayah Cibatu memiliki masyarakat yang heterogen.
Ia berharap setiap persoalan sosial di masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah, tanpa mengedepankan emosi maupun arogansi.
“Desa Cibatu merupakan daerah yang sangat plural, karena itu kami sangat menyambut jika dibentuk pengurus FPK di Desa Cibatu, supaya tercipta keamanan dan kenyamanan. Marilah tetap kita jaga kebersamaan di lingkungan kita supaya tetap kondusif,” tandas Ranta. (ris)
