Oleh Dahlan Iskan
Spontan. Begitu ketemu Wali Kota Hasto Wardoyo, pekan lalu, saya langsung ingat ”perkawinan stunting”.
Saya pernah ngobrol panjang soal itu saat sang wali kota Yogyakarta masih menjabat kepala BKKBN. Saat itu upaya untuk mencegah stunting sampai harus ”mencampuri” urusan perkawinan.
Waktu itu setiap rencana perkawinan harus didahului tes lingkar lengan calon pengantin perempuan. Lengan atas. calon pengantin yang ukuran lengan atasnya kurang dari 35 cm, diberi kartu kuning: dia berpotensi akan melahirkan bayi stunting.
Kartu kuning memang tidak sekeras kartu merah. Setidaknya calon pengantin tahu risiko itu: melahirkan bayi stunting. Menakutkan. Tentu tidak ada seorang ibu yang senang punya anak stunting.
Maka dia tahu: sejak sebelun kawin sudah harus memperhatikan kualitas makanannyi.
Angka ukuran lengan itu masuk ke BKKBN. Lengkap dengan nama dan alamat calon pengantin. Lembaga yang mengurus kependudukan itu lantas memberikan bantuan makan bernutrisi gratis. Perkembangan ukuran lengan pun dimonitor. Kalau sampai hari perkawinan belum banyak berubah maka ada kartu kuning kedua: usahakan jangan punya anak dulu. Harus menggunakan kontrasepsi sambil terus memperbaiki kondisi tubuhnyi.
Saat dilakukan pengukuran lingkar lengan atas itu sekalian diperiksa indikasi lainnya: HB darah, gula darah, dan apakah mengidap hepatitis. Waktu itu BKKBN sangat fokus mencari akar persoalan stunting. Ibarat berburu, teknik yang digunakan adalah: tembak jitu. Senjata yang dipilih adalah sniper. Tepat sasaran. Hemat biaya.
“Apakah warisan tembak jitu itu masih dilaksankan sekarang? Apakah calon pengantin masih harus menjalani pengukuran lingkar lengan?” tanya saya.
“Mohon maaf. Saya tidak dapat info yang baru,” jawabnya.
Hasto seorang dokter. Kini ia sibuk mengurus Sumbu Malioboro warisan dari pendiri keraton Mataram Sultan Hamengku Buwono I. Teori tembak jitu sudah ia wariskan ke pejabat BKKBN penggantinya yang kini sudah diganti lagi.
Nama BKKBN pun di zaman Hasto berubah menjadi BKKBN –dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Di balik warisan ”tembak jitu stunting” itu sebenarnya ada rumus: “ketepatan mencegah lahirnya bayi stunting punya tingkat keberhasilan 80 persen. Sedang keberhasilan mengatasi bayi stunting yang sudah terlanjur lahir hanya 20 persen”.
Teori itu ia temukan mungkin karena ia seorang dokter –yang terbiasa melihat penyakit dari akar persoalan. Saat mendiagnosis pasien, seorang dokter tidak pernah bisa tertipu oleh simpton. Misalnya tubuh pasien panas. Dokter tidak mengobati panasnya, melainkan mencari penyebab panas itu.
Maka pengobatannya pun bisa tepat. Dan ketika memberikan obat juga selalu melihat kemampuan pasien.
Hasto menjabat kepala BKKBN tidak sampai akhir masa jabatan. Ia mengundurkan diri karena dapat tugas baru dari partai: maju Pilwali Yogyakarta. Toh ia sudah merasa tidak mungkin masuk dalam jajaran kabinet baru Presiden Prabow Subiantoo. PDI-Perjuangan sudah memutuskan tidak ikut dalam koalisi pemerintah.
Ia harus mengundurkan diri karena waktu pendaftaran calon wali kota pun sudah mepet. Tinggal satu minggu. Belum pula punya persiapan bagaimana harus menggalang suara. Ternyata terpilih. Hasto jadi wali kota pertama yang PDI-Perjuangan.
Selain merealisasikan Warisan Sumbu Malioboro, sebenarnya Hasto punya persoalan besar: bagaimana muwujudkan ekonomi kerakyatan tanpa lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Di kota Yogyakarta tidak ada satu pun KDMP. Bukan karena wali kotanya PDI-Perjuangan, tapi karena tidak mendapat lahannya. Tidak ada aset Pemkot yang bisa diubah jadi KDMP.
Pun Sekolah Rakyat yang di bawah Kementerian Sosial itu. Tidak satu pun ada di Yogyakarta.
Tapi Hasto punya track record istimewa saat menjabat bupati Kulonprogo. Ia konsisten memutar ekonomi rakyat lewat Perda wajib beli produk setempat. Anda sudah tahu: tidak ada Indomart dan Alfamart satu pun di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Warisan itu bertahan sampai sekarang.
Tentu itu tidak bisa di-copy paste di Yogyakarta –yang full perkotaan. Tapi Hasto sedang menyiapkan modifikasinya. Yogyakarts bisa berlomba memutar ekonomi rakyat dengan daerah lain yang melakukannya lewat KDMP.
Hasto Wardoyo masih seorang dokter –masih berpraktik seminggu sekali. Diagnosisnya atas Yogyakarta tentu masih bisa setepat saat mendiagnosis Kulon Progo maupun stunting di BKKBN. Mestinya. (Dahlan Iskan)
