Berita Bekasi Nomor Satu

Istana: Prabowo Tak Menolak Niatan Gibran Mundur

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri. Namun, dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait dinamika hukum yang berkembang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran di tengah polemik yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyikapi dinamika yang berkembang menyusul keputusan MK dan MA.

“Pertemuan berlangsung 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Presiden Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung,” ujarnya.

Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak niatan Gibran tersebut. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut.

“Sekaligus kami ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden, kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.

“Dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” pungkasnya. (oke)