RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penurunan omzet pascapenataan Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali dikeluhkan pedagang di sekitar Pasar Baru Bekasi Timur. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga hingga membayar biaya lapak di dalam area pasar. Bahkan, sebagian pedagang terpaksa gulung tikar.
Keluhan tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2PD) di lingkungan RW 01, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.
Bendahara DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Bekasi, Anton Suseno Suhardi, mengatakan penurunan omzet hampir dirasakan seluruh pedagang. Bahkan, sebagian pedagang memilih menutup usahanya karena sepinya pembeli.
“Relokasi pedagang ini memang layak sih, buat pemerintah layak, buat kita juga layak, tapi kan daya belinya nggak ada. Turun drastis,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang terpaksa turun ke area parkir, tepatnya di dekat pagar pasar, untuk menjangkau pembeli pada sore hari. Sementara pedagang yang sudah memiliki pelanggan tetap relatif lebih mampu bertahan.
Di sisi lain, pedagang juga harus menanggung biaya lapak dan kebersihan di tengah pendapatan yang menurun. Karena itu, mereka berharap mendapat izin berjualan di area parkir pasar, meski hanya di sekitar pinggir pagar.
“Jadi kami mohon kebijaksanaannya untuk solusi pedagang kaki lima ini perlu direlokasi lagi. Walaupun ibaratnya di parkiran, di pinggir pagar, bukan di Jalan Yamin seperti dulu,” ungkapnya.
Anton juga meminta agar pedagang yang berjualan di lahan milik pribadi sepanjang Jalan M Yamin tidak menjadi sasaran penertiban Satpol PP, selama telah mendapat izin dari pemilik lahan. Ia mengaku saat ini berjualan sayur-mayur di salah satu lahan milik warga.
“Waktu disini kita alhamdulillah ada lebih, walaupun ibaratnya Rp50 ribu per hari kan lumayan buat jajan anak sekolah, ongkos,” ucapnya.
Para pedagang berharap DPRD segera memfasilitasi pertemuan dengan pengelola pasar. Mereka khawatir kondisi ekonomi PKL semakin terpuruk jika persoalan tersebut tidak segera mendapat solusi.
Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Alit Jamaludin berencana memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari perangkat daerah hingga pengelola pasar.
“Kita akan undang para pihak PTMP yang sudah diberi kewenangan oleh wali kota kaitan dengan pengelolaan pasar ini, pasca relokasi ini seperti apa,” ungkapnya.
Alit mengatakan, evaluasi akan mencakup penurunan omzet pedagang setelah relokasi serta biaya yang harus mereka keluarkan. Menurutnya, besaran biaya tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang.
“Ini akan kita evaluasi lah semuanya itu dengan PTMP, dinas pasar, dan instansi terkait ya,” katanya.
Selain persoalan relokasi, Alit menyoroti masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar area Pasar Baru, termasuk di kawasan underpass. Persoalan tersebut juga akan dibahas bersama pihak terkait.
Pemanggilan pengelola pasar dan perangkat daerah terkait rencananya dilakukan sebelum masa sidang berakhir.
“Mudah-mudahan bisa minggu depan atau di Desember,” tambahnya. (sur)
