RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPC Partai Gerindra Kota Bekasi mengingatkan agar tidak ada kekuasaan yang berjalan di luar hukum. Peringatan itu disampaikan menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Misbahudin, menilai dugaan penyadapan tersebut bukan persoalan biasa. Selain menyangkut keamanan komunikasi presiden, kasus itu dinilai berkaitan dengan kehormatan kepala negara, kedaulatan bangsa, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kami prihatin dan mengecam keras terhadap penyadapan ilegal ini yang menyasar ke Pak Prabowo, serta pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh lainnya,” ujar Misbahudin kepada Radar Bekasi, Kamis (5/11/2026).
Anggota DPRD Kota Bekasi itu menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, seluruh pihak yang terlibat harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. Terlebih, kasus yang disebut melibatkan seorang jenderal dan dua perwira tinggi Polri itu menyangkut keamanan presiden sebagai simbol negara.
“Pak Presiden ini simbol negara, maka segala bentuk tindakan ilegal, mengancam keamanan beliau, keamanan komunikasinya, itu harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tindakan ini persoalan serius yang tidak boleh dipandang seperti pelanggaran biasa,” tegasnya.
Misbahudin juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan di luar aturan hukum. Menurut dia, prinsip negara hukum harus tetap menjadi landasan dalam menangani persoalan tersebut.
“Tidak boleh ada negara di dalam negara, tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan diatas hukum. Indonesia ini negara hukum dan hukum harus berdiri tegak,” ungkapnya.
Sebagai kader partai di daerah, Misbahudin menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
“Intinya keluarga besar Partai Gerindra se-Kota Bekasi berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas, keamanan, kedaulatan negara,” tuturnya. (pra)
