RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serius dalam menindaklanjuti rekomendasi Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi.
Demikian disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful Islam, saat rapat paripurna dalam rangka Penetapan dan Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bekasi 2023, Selasa (27/5). Dalam rapat paripurna itu, Syaiful menyampaikan interupsi saat berlangsungnya rapat paripurna.
“Izin Pak Bupati saya menyampaikan. Bertahun tahun kami dari anggota DPRD menyampaikan rekomendasi, tolong sebagai pimpinan untuk bisa (serius,red) ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai hanya selesai di administrasi saja,” ucap Syaeful di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Syaiful menyampaikan bahwa terkait wilayah Pasar Cikarang serta wilayah sekitarnya masih belum tertata dengan rapi. Selain itu, masalah pembangunan Pasar Cikarang juga belum berjalan. Kemudian ada masalah sampah yang masuk darurat sampah.
BACA JUGA: Humas SKPD Harus Bangun City Branding Kabupaten Bekasi
Lalu, masalah pengangguran yang belum tuntas. Menurut politisi PKS ini, hal itu terjadi karena hasil rekomendasi tidak dijalankan.
“Saya merasa kecewa saja. Buat apa buat pandangan fraksi melalui dokumen LKPJ namun tidak dijalankan. Saya merasa sebel saja bertahun tahun hanya selesai sampai di LKPJ saja,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menuturkan bahwa terkait masalah Pasar Cikarang masih dalam proses lelang untuk menentukan investor yang akan melakukan revitalisasi Pasar Cikarang. Kemudian, terkait masalah sampah, pihaknya terus melakukan inovasi untuk menyelesaikannya.
“Kami akan maksimalkan semua rekomendasi-rekomendasi. Oleh sebab itu saya akan lakukan penyegaran di sejumlah OPD untuk penyegaran demi tercapainya program kerja,” ucapnya.
BACA JUGA: Komisi I Desak Bapenda Agresif Cari Sumber PAD Kabupaten Bekasi
Kemudian, terkait masalah pengangguran, Dani menuturkan bahwa Pemkab Bekasi akan mensosialisasikan bagaimana masyarakat tidak berpikir untuk bekerja di pabrik. Komunikasi Pemkab Bekasi dengan pengusaha adalah untuk mempertahankan para pekerja yang ada. Sebab, dengan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kesempatan kerja.
“Untuk masalah pengangguran kami lakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan keliling melalui dua unit mobil. Mobil tersebut bisa memberikan pelatihan ke desa-desa,” ucapnya.
Lalu, melalui pergerakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memberikan jiwa entrepreneur. ”Kami memberikan pelatihan kepada masyarakat. Jadi harus mempunyai jiwa pengusaha untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.(and)
