RADARBEKASI.ID,JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher, mengkritik sikap pemerintah terkait membengkaknya anggaran peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kewajaran. Padahal, rakyat mengalami kesulitan di tengah maraknya pemutusan kerja.
“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty Prasetiyani Aher yang dikutip di Jawapos, Selasa (13/8).
Pemerintah menyatakan membengkaknya biaya peringatan HUT ke-79 RI lantaran kegiatan digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan di IKN. Masih terbatasnya infrastruktur di IKN membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.
BACA JUGA:Jokowi Banggakan Kualitas Udara IKN, Singapura Kalah
“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” tuturnya.
Jika pemerintah peka, lanjut Netty, seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?,” papar Netty.
BACA JUGA:Pemerintah Kembali Gelontorkan Dana Pembangunan IKN, Tahun Ini Capai Rp 37,41 Triliun
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni. Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024.
“Contohnya, sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami pelambatan pertumbuhan sehingga harus melakukan PHK pekerja, bahkan penutupan pabrik. Ironinya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” ungkap Netty.
Lebih lanjut, legislator yang juga bertugas di Komisi Ketenagakerjaan dan Kesehatan DPR itu juga menyoroti adanya puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif.
BACA JUGA:Sewa 100 Kendaraan Operasional HUT RI ke-79 di IKN, Pemerintah Akan Undang 1.400 Orang
“Artinya peserta nonaktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” cetusnya.
Menurut Netty, alasan kemiskinan dan kesulitan ekonomi juga membuat masyarakat banyak yang terjerumus pinjaman online (pinjol).
“Bukankah lebih prioritas jika anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berutang di pinjol,” pungkasnya. (ce1)
