RADARBEKASI.ID, BEKASI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi anak sekolah justru menuai kritik di Kota dan Kabupaten Bekasi. Selama Ramadan, pelaksanaannya memantik gelombang kekecewaan orangtua. Porsi dinilai minim, kualitas makanan dipertanyakan, hingga transparansi anggaran dianggap kabur.
Selama Ramadan, menu MBG tidak lagi disajikan dalam bentuk nasi dan lauk, melainkan paket makanan kering. Secara konsep, setiap porsi disebut berisi roti, bubur kacang hijau, buah naga, susu, kurma, Quaker Oat, dimsum, abon, telur puyuh, serta buah-buahan seperti anggur, kelengkeng, jeruk, dan pisang. Namun di lapangan, menu yang diterima siswa jauh dari komposisi ideal.
Di sejumlah sekolah, paket MBG hanya terdiri dari roti kemasan, pisang, dan bubur kacang hijau dalam plastik tipis. Kesenjangan antara konsep dan realisasi inilah yang memicu kemarahan orangtua. Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jalan Cendana 14, Bekasi Barat, puluhan orangtua mendatangi dapur penyedia MBG, Rabu (25/2). Mereka memprotes menu yang dianggap tak memenuhi standar gizi anak.
“Kemarin itu sudah memuncak kesabaran kita. Porsinya sedikit, kualitasnya juga buruk. Bubur kacang hijaunya setengah matang dan rasanya hambar. Anak-anak kami bukan objek uji coba,” ujar Tri, orangtua siswa.
Menu yang diterima anaknya hanya satu roti, satu pisang, dan sebungkus bubur kacang hijau. Padahal, berdasarkan penjelasan pengelola dapur, anggaran untuk siswa kelas 1 dan 2 SD mencapai Rp8 ribu per porsi. Nilai itu, menurut Tri, sulit diterima jika dikonversi ke bentuk makanan yang diterima anak.
“Dengan Rp8 ribu, masa cuma dapat roti, pisang, dan bubur? Orang bisa menilai sendiri,” katanya.
Keluhan serupa muncul di Bekasi Timur. Di salahsatu PAUD, siswa menerima paket berisi tiga kotak susu ukuran 110 mililiter, tiga jeruk, dan satu roti kemasan yang disebut untuk jatah tiga hari. Paket tersebut langsung memicu protes.
“Kalau untuk satu hari saja itu sudah minim, apalagi untuk tiga hari. Anak-anak usia dini butuh gizi cukup, bukan sekadar camilan,” ujar NFS (36), orangtua siswa.
Ia menilai pembagian sekaligus untuk tiga hari membingungkan dan berpotensi menurunkan kualitas konsumsi anak. Selain porsi kecil, daya tahan makanan juga menjadi persoalan. Roti dan susu memiliki batas simpan, sementara tidak semua keluarga memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai.
“Biasanya anak makan langsung di sekolah. Sekarang dibawa pulang. Tidak ada penjelasan, tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba berubah,” tambahnya.
Minimnya komunikasi membuat kegelisahan orangtua membesar. Program yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam pemenuhan gizi anak justru menimbulkan kesan dikelola tanpa persiapan matang. Standar gizi yang semestinya menjadi pijakan utama terasa mengabur di tingkat pelaksanaan.
Persoalan ini bukan semata soal menu. Transparansi dan tata kelola anggaran ikut disorot. Pemerintah pusat menggelontorkan dana besar untuk MBG sebagai bagian dari upaya menekan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun di tingkat pelaksana, manfaat yang dirasakan dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran.
Koordinator Wilayah SPPG Kota Bekasi, Dessy Natalia, menyatakan evaluasi dilakukan setiap hari, baik ada komplain maupun tidak. Ia menegaskan menu Ramadan memang disajikan dalam bentuk makanan kering sesuai surat edaran. Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik.
Evaluasi yang diklaim rutin dilakukan dinilai belum mampu mencegah berulangnya keluhan. Protes orangtua baru mereda setelah pengelola dapur berjanji memperbaiki menu. Situasi ini menunjukkan mekanisme kontrol mutu masih bersifat reaktif.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut mencerminkan jarak antara desain program dan implementasi. MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan produktif. Ketika pelaksanaannya abai pada standar gizi, tujuan besar itu terancam meleset.
Lebih jauh, ketimpangan kualitas menu antarwilayah di Bekasi memperlihatkan lemahnya koordinasi dan pengawasan. Ada sekolah yang masih menerima menu relatif layak, sementara lainnya mendapat paket minimalis. Ketidaksamaan ini menciptakan ketidakadilan dan memupuk kecurigaan publik.
Orangtua pada dasarnya mendukung MBG. Mereka memahami pentingnya program ini bagi tumbuh kembang anak. Namun, dukungan itu kini bercampur kekecewaan. Harapan agar negara hadir dengan solusi justru berhadapan dengan realitas menu seadanya.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya jangan asal-asalan. Anak-anak ini masa depan bangsa,” ujar Aida (36), orangtua siswa lainnya.
Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik Institute for Development and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menyebut bahwa perubahan jumlah target yang luar biasa besar dari 20 ribu jiwa menjadi 80 ribu jiwa merupakan awal pelaksanaan MBG membawa dampak pada tata kelola hingga kebutuhan anggaran.
Belum lagi, pemerintah terus memperluas jangkauan penerima MBG. Tidak hanya siswa sekolah, melainkan juga balita dan ibu hamil.”Jadi ada peningkatan yang eksponensial. Peningkatan yang luar biasa itu membuat dampak pada berbagai hal termasuk anggaran dan tata kelola,” Katanya.
Riko menyebut dirinya tidak menolak program MBG, hanya saja pelaksanaan yang tidak realistis didasarkan pada data yang memadai menimbulkan masalah serius pada tata kelola MBG dan kebutuhan anggaran.
“Kalau itu dibuat rasional tentu akan lebih baik, dan juga tidak melanggar Legacy politik Prabowo,” ucapnya.
Persoalan tata kelola serta dukungan anggaran yang tidak memadai menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan dan tujuan awal program MBG dibuat.
Sehingga saya ini, menu MBG dikritik dan menjadi perbincangan publik, dipertanyakan kandungan gizinya untuk mencegah stunting dan mendukung pertumbuhan anak.
“Awalnya itu kan untuk mengatasi stunting, meningkatkan pertumbuhan anak-anak. Dengan menu yang ada sekarang ini juga menjadi pertanyaan, apakah dengan menu itu akan berdampak pada pertumbuhan anak,” ungkapnya.
Menurutnya keberhasilan atau kegagalan program MBG sulit untuk diukur secara menyeluruh di Indonesia. Pasalnya, di banyak daerah pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang bermasalah.
Hal ini kata dia, sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM di setiap SPPG di daerah.Terkait dengan suara termasuk kritik terhadap program MBG, menurut Riko pemerintah mesti mendengarkan suara rakyat sebagai negara demokrasi.(sur/rez)
