RADARBEKASI.ID, BEKASI — Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk mengelola dan mengawasi persoalan persampahan di Kota Bekasi.
“Kalau saran saya bentuk satu badan usaha (BUMD) sehingga bisa lebih mudah pengawasannya. Jadi bukan di DLH, karena DLH banyak juga kerjaannya. Karena penghasilan di sana cukup besar,” ujar Muin kepada Radar Bekasi, Minggu (29/3).
Selain itu, Muin menekankan pentingnya langkah cepat Pemerintah Kota Bekasi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Hal ini dinilai dapat meminimalkan penumpukan sampah, risiko longsor, serta dampak lingkungan.
Menurutnya, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemerintah Provinsi Jakarta maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu milik Kota Bekasi perlu mendapat perhatian serius dan kajian mendalam. Pasalnya, lokasi pembuangan sampah yang telah beroperasi puluhan tahun itu berpotensi menjadi “bom waktu” bagi warga sekitar.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai, diperlukan inovasi dari Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jakarta dalam pengelolaan sampah. Selain mengurangi dampak lingkungan, pengelolaan yang baik juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintahan itu harus mempunyai jiwa inovasi untuk menghasilkan PAD, kalau BUMD itu bisa kerja lebih profesional dan bisa bekerjasama dengan BUMN yang ada di luar negeri dan semacamnya, saling menguntungkan,” katanya.
Muin menyebut, ada dua potensi yang dapat dimanfaatkan Kota Bekasi, yakni memperoleh PAD dari kerja sama dengan Pemprov Jakarta dan dari kolaborasi dengan pihak luar negeri, seperti Jepang atau Cina, terutama dalam hal teknologi pengolahan sampah.
“Tempat kita strategis, kenapa enggak dimanfaatkan peluang itu menjadi sebuah keuntungan. Kalau dibentuk BUMD menjadi salahsatu solusi untuk bisa kerja sama dengan investor bagaimana supaya didaur ulang. Jadi enggak bisa dikelola hanya Pemkot Bekasi saja dengan sistem manual sekarang ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah secara profesional dapat memberikan keuntungan besar. Sebagai contoh, konsep bank sampah yang dikelola masyarakat sudah terbukti menghasilkan nilai ekonomi.
“Contoh kecilnya Bank Sampah itu di tempat saya lumayan juga keuntungannya, kita ambil dari masyarakat, kita daur ulang ada untungnya, sampah juga bisa bersih. Kalau kita mau kelola secara profesional sampah masyarakat Kota Bekasi dengan Jakarta, itu bisa menghasilkan ratusan miliar, bahkan bisa triliunan,” sambungnya. (pra)
