RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan program-program kerakyatan harus tetap berjalan, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penegasan itu disampaikan Fraksi PDIP meski saat ini Kabupaten Bekasi dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, menyusul kasus hukum yang menimpa Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, yang juga menjabat sebagai pimpinan DPC PDIP Kabupaten Bekasi.
“Kita masih sesuai visi misi di RPJMD, terkait Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Sampai saat ini enggak ada perubahan,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, kepada Radar Bekasi.
Ia mengakui, saat ini komunikasi dengan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, sedikit berjarak sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang dijalani oleh Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.
“Saat ini kita masih menghormati hukum dulu yang sedang dijalani Pak Bupati (Bupati Nonaktif), makanya nggak ada komunikasi dengan Plt Bupati,” jelasnya
Politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini menambahkan, komunikasi dengan Plt Bupati saat ini hanya berlangsung dalam konteks pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Ia menilai, ke depan berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.
“Bagaimana pun juga saat ini masih Plt, artinya kita enggak tahu kedepannya bupati kembali lagi atau seperti apa, saat ini kita menghormati hukum saja, jadi kita jaga juga,” katanya. (pra)
