RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, menekankan penempatan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bekasi harus tepat sasaran.
Menurutnya, siswa yang berhak menerima program tersebut adalah masyarakat yang masuk kategori Desil I dan Desil II. Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi tengah melakukan rekrutmen siswa Sekolah Rakyat untuk tahun pelajaran 2026/2027.
“Kita berharap ini sesuai sasaran, sesuai target pemerintah pusat, mungkin ini baru satu karena akan dievaluasi lagi tentunya kedepan. Nanti dilihat kemajuannya seperti apa, yang paling penting Desil I dan Desil II bisa tertangani dengan baik,” ujar Syahrir.
Sebagai anggota legislatif dari Dapil Jabar IX Kabupaten Bekasi, ia juga mengimbau masyarakat yang tidak memenuhi kriteria agar tidak mendaftar ke Sekolah Rakyat.
Syahrir menekankan pentingnya pembaruan data yang digunakan Dinas Sosial agar program benar-benar tepat sasaran. Ia menyebut kondisi sosial masyarakat bersifat dinamis sehingga diperlukan data yang akurat dan terkini.
“Nah, ini kalau ada pergeseran dan memang bukan haknya jangan kita masukin lagi. Dan ini peran serta RT/RW harus membantu untuk mentransfer data yang benar-benar sesuai keadaan saat ini,” jelasnya.
Legislator Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat itu juga menilai, jumlah Sekolah Rakyat yang saat ini hanya satu di Kabupaten Bekasi belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sangat dibutuhkan, sehingga ke depan perlu adanya penambahan di berbagai wilayah.
“Kalau cuma satu pasti enggak cukup juga di Kabupaten Bekasi, tentunya masyarakat sangat antusias untuk menanti pembangunan-pembangunan sekolah rakyat di tempat-tempat lainnya,” katanya.
Namun demikian, ia menilai apabila pemerataan pendidikan sudah berjalan baik di setiap kecamatan, maka minat masyarakat untuk mendaftar ke Sekolah Rakyat akan berkurang dengan sendirinya karena hak pendidikan sudah terpenuhi.
“Itu tadi kembali lagi kalau sudah merata di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, orang enggak akan mendaftar ke sekolah rakyat karena sudah mendapat haknya dari SD, SMP, dan SMA,” ucapnya.
Ia menambahkan, sistem pendidikan ke depan harus dirancang agar tetap berjalan konsisten meski terjadi pergantian pemerintahan, sehingga layanan pendidikan tidak terganggu.
“Ini yang harus dibangun (disiapkan) kedepannya, jadi walaupun ada pergantian pemerintahan, pendidikan ini tidak akan terganggu, tetap berjalan dari masa ke masanya, benar-benar tertangani dengan baik. Termasuk sekolah rakyat,” sambungnya. (pra)
